SuaraKaltim.id - Sejak pemerintah resmi mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) resmi akan pindah di Kalimantan Timur (Kaltim) banyak muncul spekulasi hoaks di kalangan masyarakat.
Padahal, menurut Wakil Ketua DPD, Mahyudin, wacana pemindahan IKN sudah ada sejak era Presiden Soekarno dilanjutkan pada era Soeharto, dan pemerintahan SBY.
"Akan tetapi, wacana tersebut baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan berbagai pertimbangan," terangnya, saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Ukhuwah Islamiah Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu (20/2/2022).
Adapun menurutnya, beberapa pertimbangan dipilihnya lokasi IKN di Kalimantan Timur antara lain, karena penduduk setempatnya yang terbukti selama ini ramah dan menerima pendatang dengan baik, letak geografis yang berhubungan dengan lingkungan, pertahanan keamanan, dan jalur distribusi ekonomi.
Wakil rakyat asal Kaltim itu juga berharap agar keberadaan IKN ini menjadi peluang bagi penduduk Kalimantan Timur saat ini untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, bahkan mengambil peran penting di tingkat nasional nantinya.
"Sebagai penduduk yang wilayahnya menjadi ibu kota negara, maka sudah sewajarnya penduduk Kalimantan Timur bisa berperan aktif, bahkan berperan dalam lingkup nasional, sebagai menteri dan jabatan lainnya,” kata dia.
Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks yang beredar di media sosial terkait IKN yang membuat sebagian masyarakat mencurigai kebijakan pemindahan ibu kota untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Ada sebagian masyarakat yang termakan hoaks, mengira jangan-jangan IKN untuk menguntungkan kelompok tertentu saja. Padahal, pemindahan IKN itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk masa depan dan peradaban Indonesia ke depan yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.
ANTARA
Berita Terkait
-
Resmi Dilantik Jokowi, Andi Widjajanto Jabat Gubernur Lemhanas, Arief Prasetyo Adi jadi Kepala Badan Pangan Nasional
-
Survei Kinerja Jokowi: Ketidakpuasan Tertinggi Ada di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten
-
Pesan Jokowi ke Basarnas: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral
-
Guspardi PAN: Serius Saja Belum Tentu Berhasil jadi Kepala Otorita IKN, Apalagi Rangkap Jabatan Menteri
-
Buka Raker Basarnas 2022, Presiden Jokowi: Tidak Boleh Ketinggalan Dengan Teknologi SAR
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran
-
Hubungi Nomor Call Center 133 Jika Pengguna Jalan Alami Kondisi Darurat