SuaraKaltim.id - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Diskes Kaltim) Masitah mengaku, ada sedikit kenaikan kondisi malnutrisi warga Kaltim selama dua tahun sejak pandemi Covid-19.
Walaupun mengalami kenaikan, namun menurutnya hal itu masih dalam kondisi normal. Dia juga mengaku penanganan terkait hal itu juga segera dilakukan ketika ada laporan.
"Berdasarkan laporan yang masuk secara berjenjang dari puskesmas, masih ada ditemukan warga yang kurang gizi namun dalam ambang batas ringan dan segera mendapat penanganan berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dengan pantauan dari puskesmas setempat," katanya, melansir dari ANTARA, Senin (28/2/2022).
Selain itu, hal tersebut juga terlihat dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di 2021, bahwa terjadi penurunan angka stunting (tinggi anak di bawah rata-rata atau pendek) dari 29,2 persen menjadi 22,8 persen. Lalu, angka wasting (kurus) dari 7,5 persen menjadi 8,1 persen dan underweight (berat badan kurang) dari 10,8 persen menjadi 16,2 persen.
Dia menjelaskan, penyebab warga Kaltim kekurangan gizi di antaranya karena ketidaktahuan tentang menu gizi seimbang, pola asuh anak dengan benar ataupun faktor ekonomi yang rendah.
"Misalnya di suatu daerah di pesisir laut yang banyak menghasilkan ikan namun karena ketidaktahuan tentang gizi yang terkandung dalam ikan tersebut atau pun karena desakan ekonomi ikan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya," terangnya.
Dia mengungkapkan, mayoritas kurangnya asupan gizi warga di Kaltim saat ini terjadi pada usia balita, yang terlihat saat pengukuran dan pemantauan pertumbuhan.
Oleh karena itu, dia mengimbau agar orangtua balita setiap bulannya dapat melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anaknya secara teratur, ke posyandu terdekat atau melakukan pengukuran dan pemantauan secara mandiri.
Dia pun menyebutkan, Diskes Kaltim sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah warga yang kekurangan gizi. Seperti melakukan bimbingan konseling, pemberian PMT dengan pemantauan secara berkala, serta koordinasi bersama aparat setempat.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Riau Meningkat, Pekanbaru Paling Banyak
Sementara upaya preventif yang dilakukan agar warga tidak kekurangan gizi yakni meliputi sosialisasi tentang gizi seimbang secara berjenjang dengan melibatkan insitusi pendidikan, organisasi profesi dan organisasi masyarakat. Serta OPD terkait.
"Selain itu juga mengadakan seminar, webiner terkait gizi dan masalah gangguan gizi pada saat event tertentu misalnya Hari Gizi Nasioanal, Pekan ASI, Hari Kesehatan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat," paparnya.
Dia menegaskan, Diskes Kaltim selalu memberikan sosialisasi dan bimbingan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada warga terkait masalah gizi dengan melibatkan institusi pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan. Terutama, saat Praktek Kerja Lapangan (PKL).
“Kita berharap warga agar lebih memperhatikan pedoman gizi seimbang, mengkonsumsi makanan secara teratur dengan panduan 'isi piringku', membiasakan cek kesehatan secara teratur, memperhatikan cara pemilihan, penyimpanan dan pengolahan bahan makanan,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis