Para Tokoh Adat Kalimantan Minta Hal Ini Saat Jokowi Kemah di Titik Nol IKN: Segera Dibangunkan

SuaraKaltim.id - Para tokoh adat Kalimantan menyampaikan harapan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan, khususnya Bumi Mulawarman kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu mereka sampaikan saat orang nomor satu di Indonesia itu berkemah di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (14/3/2022).

Mereka mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN Nusantara tak hanya soal infrastruktur. Tapi juga soal pengembangan SDM di Kaltim.

"Dalam proses pemindahan IKN, kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana, prasarana yang dilakukan; tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM," kata Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) PPU, Helena Lin Legi dikutip dari ANTARA, Selasa (15/3/2022).

Dia menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah dapat mengutamakan pembangunan institusi pendidikan dan balai pelatihan di daerah tersebut.

Baca Juga: Unggah Foto Suasana Kemah di Titik Nol IKN Nusantara, Instagram Jokowi Banjir Doa dari Warganet

"Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan, juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.

Senada dengan Helena, seorang Tokoh Adat Banjar Ashari juga menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal semakin baik. Dengan pembangunan institusi pendidikan di Kalimantan, ia meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, khususnya masyarakat lokal.

"Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda, yang khususnya di Pulau Jawa," jelasnya.

Ia menyambut baik upaya Pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN, yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara Ibu Kota dengan lingkungan sekitar.

"Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal, agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap pembangunan antara Ibu Kota dengan apa yang ada di sekitar Ibu Kota," tandasnya.

Baca Juga: Penyatuan Air dan Tanah di IKN, Walhi: Bentuk Praktik Perampasan Tanah dan Air oleh Pengurus Negara