SuaraKaltim.id - Konsep crowd funding untuk pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menimbulkan polemik di ruang publik. Ada yang setuju, namun ada pula yang tidak setuju. Ketidaksetujuan itu bahkan secara terang-terangan ditunjukkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Hal itu ia sampaikan baru-baru ini dalam sebuah acara yang digelar di Balikpapan.
Skema tersebut dianggap orang nomor dua di Bumi Mulawarman itu akan membebankan masyarakat. Ia bahkan menyinggung soal kenaikan harga minyak goreng yang membuat rakyat menjadi susah. Pernyataannya tersebut mendapatkan dukungan dari warganet. Berikut rangkuman berita tanggapan Hadi Mulyadi soal konsep crowd funding untuk pendanaan pembangunan IKN Nusantara:
1. Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Singgung Pembiayaan Dana Urunan IKN, Warganet Nyinyir: Penjarakan Kalian Yah Aku Siap
Pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dicetus menggunakan pembiayaan urunan dana (Crowd funding) masyarakat. Metode itu sempat dicetuskan oleh Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono.
Namun, wacana tersebut mendapatkan kritik dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Pernyataan tersebut bahkan viral di media sosial (Medsos) Instagram. Salah satu akun informasi lokal @kaltimku mengunggah sindiran orang nomor dua di Benua Etam itu.
2. Crowd Funding IKN Digaungkan, Hadi Mulyadi Bersuara: Masyarakat Kaltim Tidak Mungkin Membiayai
Pemerintah Pusat berencana akan menghimpun dana masyarakat atau sistem crowd funding untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Niusantara. Rencana itu digaungkan Bambang Susantono, selaku Kepala Otorita IKN Nusantara.
Namun, pernyataan itu tampak tak disetujui dengan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Menurutnya, menghimpun dana dari masyarakat, khususnya Kaltim dirasa tidak mungkin terjadi.
Baca Juga: Perkuat Ekosistem IKN Nusantara, Kampus UMKM Shopee Diresmikan di Kalimantan Timur
3. Dukung Pemindahan IKN, Hadi Mulyadi Sebut Bumi Mulawarman Terbuka Bagi Pendatang
Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim menjadi isu strategis yang dibahas dalam berbagai kesempatan. Tak terkecuali dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Dukungan Sukses Pembangunan IKN Tahun 2022. Di mana hal itu, diinisiasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ballroom Swissbel Hotel Balikpapan, Selasa (29/3/2022) kemarin.
Melalui forum ini, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan, penegasan Kaltim bahwa pemerintah daerah maupun masyarakatnya mendukung sepenuhnya pemindahan IKN. Di mana tahapan pembangunannya sudah dimulai sejak prosesi pengisian tanah dan air dari 34 provinsi ke dalam Kendi Nusantara, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama menteri terkait dan gubernur se-Indonesia di titik nol IKN Nusantara pada 15 Maret 2022 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Dana Ilegal Tidak Mengalir ke Perbankan, Kejati Sebut Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Dikembalikan
-
Pertamax Naik, Dapat Pertalite di Kota Minyak Semakin Sulit
-
Salahgunakan Pemberian KUR, Delapan Ibu-ibu di Samarinda Diamankan Kejaksaan
-
Kini Hindari Wawancara, Gaya Komunikasi Gubernur Rudy Mas'ud Jadi Sorotan
-
Diskominfo Kaltim Soroti Media Lokal Abaikan Kode Etik Demi Viralitas