Wacana Crowd Funding IKN Nusantara Dinilai Tak Adil Bagi Masyarakat: Tidak Tepat Ini

Untuk diketahui, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara mencapai Rp 466 triliun. Biaya tersebut secara rinci akan menggunakan APBN sebesar Rp 89,4 triliun serta dari Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 253,4 triliun.

Jumlah itu masih belum bisa memenuhi biaya anggaran yang sudah dihitung untuk membangun megaproyek tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono saat berada di Istana Merdeka.

Pemerintah sangat mengharapkan masyarakat Indonesia bisa ikut urunan dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal itu karena masih terhitung kekurangan hingga Rp 123,2 triliun.

Bambang mengatakan bahwa untuk menutup sisanya, Pemerintah akan merencanakan pembiayaan bersumber dari pihak swasta ataupun dana urunan (crowdfunding) masyarakat.

Baca Juga: Rangkuman Berita Kritik Hadi Mulyadi soal Crowd Funding IKN: Didukung Warganet, Sebut Kaltim Terbuka bagi Pendatang

Ia juga menyebutkan bahwa dukungan materi dari berbagai pihak akan sangat penting dalam pembangunan IKN Nusantara. Apalagi pembangunan kota tidak akan sebentar dan akan membutuhkan waktu hingga 20 tahunan.

"Kita punya perencanaan hingga 2045, ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," jelas Bambang.