Mahfud MD Keberatan, Tak Setuju Soal Larangan Pejabat Negara Lakukan Buka Puasa dan Open House

SuaraKaltim.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD sampaikan keberatannya dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Melalui cuitan di Twitternya @mohmahfud pada Kamis (31/3/2022), Mahfud tegaskan kurang setuju dengan pelarangan buka puasa dan open house Idul Fitri 1443 H, untuk pejabat negara.

Permintaan pelarangan buka puasa dan open house untuk pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), telah disampaikan Presiden Jokowi pada 23 Maret 2022 lalu. Mendengar permintaan itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Promo Anung kemudian menerbitkan surat edaran bernomor R-005/Seskab/DKK/3/2022.

Secara khusus untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala badan/lembaga negara, jaksa agung, panglima TNI dan Kapolri. Begitu juga dengan instansi-instansi terkait, tidak diperbolehkan menggelar acara apapun selama bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Surat edaran tersebut tertulis, agar pejabat negara diminta tetap berhati-hati dan waspada dengan virus Covid-19 di Indonesia. Peresmian yang dilakukan siang lalu, membuat Mahfud MD kurang setuju kepada Presiden Jokowi apabila pelarangan tersebut hanya ditujukan kepada pejabat negara.

"Kepada Presiden Jokowi, tadi siang saya sampaikan kekurangsetujuan sebagian masyarakat kepada pemerintah tentang larangan penyelenggaraan buka puasa dan open house. Kata presiden, larangan itu hanya untuk pejabat negara atau pemerintah. Kalau bukan pejabat silahkan dengan prokes yang ketat," terangnya.

Tanggapan warganet

Melihat pernyataan Mahfud, beberapa warganet turut menanggapi. Ada pula yang menyinggung soal buka puasa namun tidak boleh bersuara, sampai isu tiga periode presiden dan penundaan IKN.

"Tapi aturan boleh bukber tapi gak boleh ngobrol itu aneh pak," tulis @Ali***

"Bukber itu bagian dari sedekah. Di bulan Ramadhan umat muslim bukan hanya diwajibkan untuk ibadah pribadi, tapi juga ibadah sosial. Mengadakan bukber itu sedekah Pak Presiden, jangan dilarang-larang," tulis @Gun***

Baca Juga: Bukber Boleh, Tapi Dilarang Ngobrol Warganet Buat Meme Kocak

"Sampaikan juga kepada Pak Jokowi pak, jangan mau untuk menunda pilpres 2024 dan nambah jabatan presiden karena itu hanya membuat reputasi jelek Pak Jokowi," tulis @Ent***

"Semoga beliau juga menyadari bahwa memaksimalkan masa jabatan yang sudah ada, kurang lebih dua tahun lagi akan mengurangi kegaduhan publik. Kami doakan beliau mampu mengemban amanah dengan baik dan mampu membawa Indonesia lebih baik lagi. Untuk IKN lebih baik ditunda dulu," tulis @pet***

Hingga berita ini selesai ditulis, cuitan tersebut sudah disukai sebanyak 924 kali oleh warganet Twitter.

Kontributor: Sekar Wati