Fraksi PKS Sebut Masyarakat Tak Butuh BLT Minyak Goreng: Seakan Memihak Pada Rakyat

SuaraKaltim.id - Imbas naiknya harga minyak goreng di pasaran, membuat pemerintah harus mencari akal untuk mengatasinya. Salah satunya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun, BLT itu ternyata disebut tak dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak.

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat ialah ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan mafia dalam tata niaga minyak goreng, dan lainnya. Baginya, persoalan itu jauh lebih penting.

"Dilihat dari permukaan, dengan BLT pemerintah seakan memihak pada rakyat. Namun kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng. Rakyat dan negara dirugikan karena alokasi dana APBN pada ujungnya dinikmati kartel minyak goreng," katanya, dalam situs resmi fraksi PKS DPR RI, Selasa (5/4/2022). 

Baca Juga: Apresiasi Program BLT Minyak Goreng, Puan Wanti-wanti Pemerintah: Ini Cuma Jangka Pendek, Harus Ada Pembenahan

Ia mengatakan, dari info yang ia terima bahwa BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19. 

"Dana ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan ekstrem," tuturnya.

Ia menilai, padahal jika pemerintah benar dan tegas dalam menindak mafia dan kartel minyak goreng, maka pengeluaran anggaran untuk BLT tidak perlu dilakukan. 

"Jika presiden tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng, negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng," ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia juga meminta agar listrik, LPG, solar, dan bensin Pertalite tetap dipertahankan subsidinya oleh pemerintah.

Baca Juga: Mahalnya Minyak Goreng Bikin Daya Beli Masyarakat Tergerus, BLT Jadi Solusi?

"Untuk menyelesaikan krisis minyak goreng Pemerintah seharusnya melaksanakan rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU, dalam rekomendasi jangka pendek menyarankan agar pemerintah memperkuat pengendalian terhadap stok CPO sebagai tindak lanjut kebijakan Domestic Market Obligation-Domestic Price Obligation (DMO-DPO)," bebernya.