Bulan Suci, Jaksa KPK Kedapatan Selingkuh dengan Pegawai Lembaga Anti Rasuah

SuaraKaltim.id - Pelanggaran kode etik terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua pegawainya terbukti melakukan perselingkuhan.

Keduanya berinisial SK dan DW. Melansir dari ANTARA, salinan putusan yang diterima menuturkan SK merupakan staf informasi dan data. Lalu, DW ialah seorang.

"Itu benar," kata Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, (5/4/2022).

Awal mula pengusutan pelanggaran etik itu yakni ketika adanya aduan seorang saksi. Saksi itu tak lain merupakan suami sah SK. Saksi melaporkan SK dan DW atas pelanggaran perselingkuhan dan atau perzinahan.

Baca Juga: Raffi Ahmad Jawab Isu Selingkuh dengan Nita Gunawan, Apa Katanya?

Kasus itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas sebagai insan dari lembaga anti rasuah tersebut.

Keduanya dilaporkan dengan dugaan melanggar kode etik dan kode perilaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dalam persidangan etik, Dewas juga memeriksa delapan saksi dari Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK; Direktur Penuntutan KPK; serta suami dan ibu mertua dari SK.

Selain itu, dalam persidangan, Dewas juga memeriksa tiga orang saksi meringankan (A de charge).

Dalam putusan, Dewas menyatakan SK dan DW secara bersama-sama bersalah melakukan perbuatan perselingkuhan atau perzinaan, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas sebagai insan komisi, yang bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Baca Juga: Jaksa KPK Ketahuan Selingkuh dengan Pegawai KPK, Berawal dari Laporan Suami

Dewas menghukum keduanya dengan sanksi sedang, berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung. Terakhir, Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memeriksa lebih lanjut SK dan DW guna penjatuhan hukuman disiplin.

Putusan itu dijatuhkan pada 7 Maret 2022 oleh Ketua Majelis Tumpak Hatorangan Panggabean, serta oleh Indriyanto Seno Adji dan Syamsuddin Haris selaku anggota. Putusan dibacakan pada 10 Maret 2022 dengan dihadiri para terperiksa. [ANTARA]