Tolak Penundaan Pemilu, Sherly Annavita Beri Penjelasan Alasan Konstitusi Harus Berlanjut

SuaraKaltim.id - Konten Kreator Sherly Annavita memberikan penjelasan untuk menolak segala alasan penundaan pemilihan umum (pemilu), demi keberlangsungan konstitusional.

Melalui unggahan TikTok pribadinya @officialsherlyannavita, dia menerangkan sebab-sebab alasan tiga partai yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB) mendukung penundaan pemilu.

Menurutnya masyarakat dianggap telah puas dengan pemerintahan Jokowi. Meskipun begitu, itu bukan hal yang bisa dijadikan alasan untuk merubah konstitusi.

"Alasan rakyat tadi masih dianggap bisa dibantah dan belum pasti. Namun sama saja itu bukan alasan untuk mengubah konstitusi terkait pelaksanaan pemilu yang sudah jelas ketentuan dan waktunya," jelasnya, dilamsir Kamis (7/4/2022).

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...

Selain itu, kondisi Covid-19 menjadi kambing hitam penundaan pemilu. Bagi Sherly itu hanya sebatas mengada-ada keadaan.

"Alasan pandemi yang terus berlangsung juga terkesan mengada-ada, bukankah dengan alasan kepentingan negara pemerintah juga bisa terus mengeksekusi program-program lainnya. Terlebih mayoritas rakyat sudah melakukan vaksinasi sesuai aturan pemerintah, dan ada protokol kesehatan yang bisa dilakukan untuk mengatur itu," imbuhnya.

Sherly juga mengatakan masalah anggaran yang menjadi penyebab penundaan pemilu tidak bisa diterima. Ia bahkan menyinggung pemindahan ibukota di Kalimantan, yang diusahakan sedemikian rupa dalam pencarian dananya.

"Bagaimana mungkin pemerintah yang terus berusaha sedemikian rupa mencari sumber pendanaan dan alasan untuk pemindahan ibukota baru yang berbiaya sangat mahal itu. Namun disisi lain tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memenuhi dan menjamin hak dan konstitusional warganya, untuk bisa memilih wakil dan pemimpinnya sesuai dengan waktu yang seharusnya," terangnya.

Akhir videonya, Sherly meminta pada followernya agar menolak penundaan pemilu demi kelanjutan konstitusi.

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis

"Mari sama-sama kita ingat, bahwa kepentingan elit politik mana pun dan siapapun tidak boleh demokrasi dan hak konstitusional dari rakyat, karena rakyat pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini bukan elit politik dan kepentingannya," ujarnya.