Pemerintah Targetkan Kasus Stunting di Kaltim Turun 14 Persen Pada 2024

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan penurunan angka stunting atau kekerdilan di wilayah setempat sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim tahun 2021 telah terjadi penurunan kasus stunting dari 28 persen menjadi 22 persen atau terjadi penurunan enam persen.

“Target Kaltim dalam dua tahun menuju tahun 2024 bisa menurunkan delapan persen, sehingga kasus stunting di Kaltim total bisa turun 14 persen,” kata Wagub Kaltim Hadi Mulyadi usai menerima kunjungan Kepala DKP3A Noryani Sorayalita bersama Tim Satgas Stunting Kaltim di Samarinda, Jumat (8/4/2022).

Hadi yakin Pemprov Kaltim bekerja sama dengan berbagai pihak mampu mencapai target tersebut.

Kerja sama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan berbagai pihak lainnya diharapkan mampu mendukung pencapaian target.

Menurut Hadi, penurunan ini memang tidak mudah. Oleh karena itu, harus kerja keras bersama-sama. Tim Satgas Stunting Kaltim yang sudah dibentuk dapat bekerja cepat dengan berbagai pihak, sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud.

Ia berpesan seluruh tim yang terlibat dalam penurunan stunting agar bersama-sama turun ke lapangan, sehingga kasus ini bisa menurun. Artinya, tanpa kerja sama dengan berbagai pihak, target tidak mudah dicapai.

“Insya Allah, kami akan turun ke lapangan dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan, sehingga masyarakat betul-betul paham bagaimana menghindari kasus. Harapannya, masyarakat Kaltim selalu dalam kondisi sehat dan terjamin kebutuhan gizinya, sehingga tumbuh kembang ibu dan anak semakin tinggi,” ujarnya.

Tampak hadir dalam kegiatan itu Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Hj Karlina K dan Ketua Tim Satgas Stunting Kaltim dr Hj Fadilah Mante Runa. (Antara)

Baca Juga: Inovasi Kelas Pijat Bayi Risiko Stunting dari Puskesmas Luwu Utara Juara Inovasi Pelayanan Publik