Dugaan Perusakan Mangrove di Kariangau, Rahmad Mas'ud Akui Sudah Terima Laporan

SuaraKaltim.id - Adanya dugaan perusakan hutan bakau (mangrove) di  Teluk Balikpapan hingga saat ini masih  terjadi di beberapa titik lokasi. 

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Husen Suwarno selaku pengurus Pokja Pesisir yang juga tergabung dalam Koalisi Peduli Balikpapan, penghancuran hutan mangrove Teluk Balikpapan kali ini berada di daerah aliran sungai (DAS) Sungai Wain Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat, lokasi pembabatan hutan mangrove berada di titik kordinat S : 01.176.130 E : 116.832.450.  

“Diperkirakan luas kawasan mangrove yang telah dirusak sekitar 16 hektare dengan cara ditebang. Perusakan diketahui pada tanggal 14 Maret 2022,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (20/4/2022).

Ia menambahkan, dampak dari perusakan mangrove ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan pesisir terutama biota perairan, habitat dan koridor satwa terancam hilang.

Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Kota Balikpapan dan Sekitarnya Rabu 20 April 2022

“Perusakan mangrove ini pun belum diketahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Pada waktu melakukan monitoring lapangan yang dilakukan oleh tim koalisi, sudah tidak ditemukan adanya aktivitas di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia sampaikan, pada saat di TKP pihaknya juga katakan tidak terlihat seseorang pun yang bisa dimintai keterangan. Menurutnya, berdasarkan foto citra satelit dan pantauan lapangan secara langsung pengerusakan tersebut sudah dilakukan sejak lama, yaitu sebelum Oktober 2020.

“Harus diakui, terdapat kelemahan pemerintah dalam hal pengawasan dilapangan sehingga aktivitas pengrusakan hutan Mangrove seperti ini berulang kali terjadi, dan terkesan dibiarkan,” bebernya.

Untuk itu, atas peristiwa perusakan ekosistem mangrove, maka pihaknya memohon agar pihak terkait melakukan tindakan penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan yang berlaku.

“Karena perbuatan perusakan ekosistem mangrove tersebut telah melanggar berbagai aturan berikut, sesuai Pasal 35 Huruf (e) dan (f) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” imbuhnya.

Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Kota Balikpapan dan Sekitarnya Selasa 19 April 2022

Menurutnya, para pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dalam Pasal 73 Ayat (1) Huruf (b) yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Dan juga Pasal 22 (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang berbunyi, Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal