SuaraKaltim.id - Kesabaran Wali Kota Samarinda Andi Harun benar-benar diuji oleh ketidakmampuan PT Pertamina Patra Niaga Samarinda yang dianggap belum mampu mengurai persoalan antrean truk. Pasalnya, antrean truk memakan bahu jalan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Samarinda.
Menurut orang nomor satu di Samarinda itu, PT Pertamina Patra Niaga Samarinda adalah biang kerok antrean truk di SPBU yang beroperasi di dalam Kota Tepian. Terlebih, antrean juga disebabkan perbedaan harga antara solar subsidi dan non-subsidi. Serta, skema pengaturan penyalurannya oleh PT Pertamina yang tidak rapi.
"Lurah saya hampir meninggal gara-gara menabrak kendaraan yang antre. Pertamina tidak bantu serupiah pun," katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Sabtu (23/4/2022)
Ia melanjutkan, meski Pertamina telah menerapkan kartu kendali (fuel card) di SPBU-SPBU, namun fakta di lapangan masih kerap terjadi antrean truk panjang. Menurutnya, penataan akan hal itu merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga Samarinda.
"Ada kartu, kita terima kasih. Sekarang masalahnya kenapa masih antrean? Kenapa tidak dilarang SPBU di dalam kota jual solar, kalau Pertamina tidak bisa mengatur. Kalau tak mampu mengatur lempar saja ke luar kota," imbuhnya.
Beberapa opsi dirumuskan lewat SE oleh Dishub
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyampaikan, ada beberapa opsi yang akan dirumuskan dalam Surat Edaran (SE) wali kota nantinya.
Di antaranya adalah jadwal antre truk solar subsidi hanya pukul 04.00 - 06.00 Wita, hingga penerapan kartu pengendali (fuel card) guna mencegah adanya pengetap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi.
"Jadi pengawasannya melalui fuel card itu, karena terintegrasi dengan SPBU-SPBU lain. Jadi semisal masyarakat sudah beli di satu SPBU, tak bisa lagi membeli di SPBU lainnya, akan ketahuan," ungkapnya.
Adapun wacana memindahkan SPBU penyedia BBM solar subsidi ke daerah pinggiran kota, dijelaskan Manalu langkah tersebut dapat memengaruhi harga sembako menjadi naik.
"Jadi masih kami kaji lebih dalam. Kalau kita pindah lagi (SPBU) ke Tanah Merah, itu memengaruhi sembako. Misalnya harus beli ke Tanah Merah," urainya.
Dalih PT Pertamina Patra Niaga Samarinda
Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Samarinda, Muhammad Rizal, mengungkapkan, Pertamina berencana mengimplementasikan kartu kendali (fuel card) secara masif di SPBU-SPBU Samarinda.
"Kita sudah berjalan, tapi kita butuh payung hukum dari pemerintah daerah (pemda), karena kuota (solar subsidi) itu kan kuota pemerintah. Makanya butuh payung hukum jika ingin diterapkan secara rigid," ungkapnya.
Ia membeberkan, kendaraan yang sudah melakukan registrasi kartu kendali (fuel card) di SPBU sebelumnya tercatat 7.500 lebih. Sekitar 78 persen dari jumlah tersebut adalah kendaraan roda enam ke atas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- Urutan Pemakaian Air Mawar, Moisturizer, dan Sunscreen di Pagi Hari yang Tepat
- 15 Kode Redeem FF Terbaru 27 September 2026, Lengkap Trik Jitu Dapatkan Bundle Sasuke
- 9 Bedak Padat dan Tabur Terbaik di Indomaret di Bawah 50 Ribu
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Terkini
-
Kaltim Hadapi Tantangan Backlog 591 Ribu KK, Program Rumah Subsidi Digenjot
-
BKSDA Kaltim Lepasliarkan Orang Utan yang Viral Melintas di Jalan
-
Kawat Medis Tertinggal Dalam Jantung, Dugaan Malpraktik di RSUD Samarinda
-
PHRI Kritik Gubernur Rudy Mas'ud yang Utamakan Hotel BUMD untuk Kegiatan Dinas
-
Rudy Mas'ud Arahkan Kegiatan ke Hotel BUMD, Dinas Pariwisata Ungkap Alasannya