SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan larangan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Samarinda membawa kendaraan dinas untuk tujuan mudik lebaran 2022 ini.
Hal tersebut dikatakannya sesuai dengan imbauan Pemerintah Pusat yang mengamanatkan hal itu.
"Kendaraan mobil dinas tidak boleh dibawa saat lebaran oleh pegawai, paling tidak selambat-lambatnya hingga tanggal 8 Mei 2022 nanti," ucapnya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (1/5/2022)
Ia menegaskan, akan ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi para pegawai ASN yang melanggar. Ia menyebut, pejabat yang kedapatan membawa kendaraan dinas jelas merupakan suatu pelanggaran disiplin.
"Risikonya besar, bisa kena sanksi atas jabatannya, kena teguran tertulis secara berat, dan seterusnya. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) nanti yang menindaklanjuti," paparnya.
Meski demikian, ia meyakini bahwa jajaran para ASN Pemkot Samarinda akan taat pada aturan nasional. Dan kembali bertugas pada 9 Mei 2022.
"Pegawai yang kedapatan membawa kendaraan dinas, padahal sudah ada larangan instruksi dari pusat, maka itu adalah pelanggaran," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes, Mohon Maaf Pintu Klub Sudah Ditutup
- Kisah Pilu Dokter THT Lulusan UI dan Singapura Tinggal di Kolong Jembatan Demak
- Resmi! Thijs Dallinga Pemain Termahal Timnas Indonesia 1 Detik Usai Naturalisasi
- Makin Menguat, Striker Cetak 3 Gol di Serie A Liga Italia Dinaturalisasi Bersama Mauro Zijlstra
- Geger Pantai Sanglen: Sultan Tawarkan Pesangon, Warga Bersikeras Pertahankan Lahan
Pilihan
-
Persija Jakarta Bisa Lampaui Persib di Super League 2025/2026? Eks MU Beri Tanggapan
-
Tiga Hari Merosot Tajam, Harga Saham BBCA Diramal Tembus Segini
-
Fungsi PPATK di Tengah Isu Pemblokiran Rekening 'Nganggur'
-
Fenomena Rojali & Rohana Bikin Heboh Ritel, Bos Unilever Santai
-
Harga Emas Antam Terjun Bebas Hari Ini
Terkini
-
140 Titik Panas Sehari, Kaltim Siaga Karhutla
-
1.170 ASN Sudah Pindah ke IKN, Pemerintah Pusat Gas Pol Transisi Birokrasi
-
Tak Lagi Seremonial, DPRD Kaltim Dorong Penanganan Stunting Berbasis Data
-
Atasi Banjir, Balikpapan Bangun Saluran Inhutani yang Ramah Pejalan Kaki
-
Toha Dukung Prabowo: Keppres IKN Harus Menunggu Infrastruktur Siap