SuaraKaltim.id - Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menilai, upaya pemberantasan narkoba di lingkungan Pemkot Bontang belum efektif. Terbukti, lagi-lagi oknum pejabat teras di Pemkot Bontang kembali tersandung kasus narkotika.
Pria yang mengisi posisi Sekretaris Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Bontang itu menambah rentetan jumlah pegawai Pemkot yang terjerat narkotika.
Medio tahun ini saja sudah ada 3 kasus narkoba yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berkaca dari kasus itu, Bakhtiar minta agar pemerintah segera mengevaluasi program pemberantasan narkoba.
"Kalau saya lihat imbauan saja tak mempan. Harus ada sistem yang dibuat pemerintah supaya tak terulang lagi," kata pria yang akrab disapa BW ini, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (27/5/2022).
BW mengusulkan pemerintah harusnya rutin melakukan tes urin dan sejenisnya kepada pegawai. Di samping itu, program pencegahan hingga rehabilitasi pencandu juga dilakukan.
Tak itu saja, bagi calon pejabat yang dilantik wajib menunjukkan rekam jejak bebas narkoba, minimal 3 tahun terakhir.
"Apabila pasca dilakukan program itu, kemudian oknum masih berulah. Harus ditindak tegas. Karena mereka memang tidak mau berubah," ungkapnya.
Rentetan kasus para ASN konsumsi narkoba ini sudah cukup agar pemerintah serius mengurusi aparaturnya bebas dari narkotika.
"Jangan ada lagi lah kasus ini, malu harusnya pemerintah kok banyak pegawai pakai narkoba," tandasnya.
Baca Juga: 5 Fakta Hakim PN Rangkasbitung Ketahuan Nyabu, Anggota DPR Beri Kecaman
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen