Hamdam Pongrewa: Alhamdulillah PPU Masih Bebas dari PMK

SuaraKaltim.id - Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa menyatakan, daerah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini masih bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) ternak, khususnya sapi. 

Hal itu ia sampaikan belum lama ini. Ia juga berharap hal itu tak terjadi di Benuo Taka yang ia pimpin kini.

"Alhamdulillah, PPU masih bebas dari PMK, mudah-mudahan selamanya tidak ada PMK karena penanganan sangat ketat untuk memasukkan sapi, harus melalui karantina 14 hari dulu, baru boleh masuk," ujarnya, melansir dari ANTARA, Rabu (1/6/2022). 

Ia melanjutkan, menghadapi Hari Raya Idul Adha, tentu banyak masyarakat yang ingin membeli sapi untuk kurban. Sehingga, ia telah menginstruksikan ke Dinas Pertanian setempat untuk memperketat jalur masuk distribusi sapi asal luar daerah PPU. 

Baca Juga: Penanganan Wabah PMK, Pemerintah Impor 3 Juta Dosis Vaksin

Ia membebrekan, pada Idul Adha tahun lalu, jumlah sapi yang dipotong untuk kurban sebanyak 987 ekor. Sehingga Idul Adha tahun ini pun diperkirakan sebanyak itu.

Bahkan, katanya, kemungkinan bisa lebih stok sapi yang dipotong di PPU. Lantaran, jumlah penduduk PPU meningkat dan perekonomian secara umum lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.

Ia menilai, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pertanian sudah tepat untuk menjaga jangan sampai di PPU tertular PMK. Ia percaya dengan apa yang telah dan terus dilakukan dinas terkait hingga saat ini. 

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten PPU Arief Murdyatno mengatakan, upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya PMK antara lain dengan surveilans klinis.

"Kemudian pengawasan intensif yang dilakukan oleh petugas lapangan. Baik medik maupun paramedik," bebernya.

Baca Juga: MUI Sebut Hewan Kurban Terinfeksi PMK Berat Tidak Sah Disembelih Saat Idul Adha

Ia menjelaskan, jejaring pelaporan dan koordinasi secara berjenjang mulai dari lapangan, dinas terkait tingkat kabupaten, provinsi sampai Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.