Penjual Hewan Kurban di Balipapan Harus Punya Surat Izin dari Pemkot, uUntuk Apa?

SuaraKaltim.id - Tiga minggu jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, sejumlah titik lokasi di Kota Balikpapan mulai terlihat penjualan hewan kurban.

Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Satpol PP, dalam waktu dekat akan mengirimkan surat edaran kepada masing-masing Kelurahan di Kota Beriman.

Tujuannya, untuk memberikan informasi soal tata cara perizinan penjualan hewan kurban. Dalam surat edaran itu mengatur lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berjualan hewan kurban, salah satunua tidak berjualan di fasilitas umum dan fasilitas sosial.

“Kami akan koordinasi dengan Kabag Pemerintahan untuk surat edarannya,” ujar Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (15/6/2022).

Ia menambahkan, pedagang hewan kurban musiman wajib mengantongi izin dari kelurahan dan kecamatan di lokasi mereka berdagang.

“Para pedagang musiman hewan kurban harus mengantoni izin secara sederhana, cukup surat keterangan kelurahan dan kecamatan. Jadi ada beberapa persyaratan lokasi itu sudah pinjam atau sewa dengan pemilik lahan,” paparnya.

Terkait dengan sanksi, untuk penjual sapi maupun kambing yang tidak mengantongi izin, serta berjualan di lokasi pinggir jalan kawasan terlarang akan dibubarkan.

“Sanksinya kami bubarkan. Ini kan hanya musiman saja karena tidak ada izin secara permanen. Izin tempat saja hanya untuk beberapa minggu,” sebutnya.

Adapun lokasi jalan yang tidak diperbolehkan berdagang hewan kurban adalah jalan protokol Balikpapan.

Baca Juga: Jelang Idul Adha, Pemkot Surabaya Tingkatkan Pengawasan Hewan Ternak untuk Cegah PMK

Pasokan sapi ke Balikpapan berkurang

Terpisah, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan Heria Prisni mengatakan dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) membuat pasokan hewan kurban yang masuk ke Balikpapan menjadi berkurang. Sementara, jelang hari raya Idul Adha tahun 2022 ini permintaan hewan kurban meningkat.

“Kota Balikpapan untuk hewan kurban membutuhkan sekitar 3.000 ekor sapi. Namun, saat ini stok yang ada baru sekitar 1.300 ekor. Sehingga masih membutuhkan 1.700 ekor,” akunya.

Untuk memenuhi kekurangan tersebut, maka harus didatangkan dari luar daerah. Sementara untuk ternak dari Jawa Timur, Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Tengah dan Selatan, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) terkena lockdown setelah terkontaminasi wabah PMK.

Kabar baiknya, dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi sudah bisa masuk ke Balikpapan. Dengan syarat melakukan karantina selama 14 hari di daerah asal dan tiga hari di Balikpapan.

“Untuk memastikan bahwa sapi tersebut tidak menunjukkan gejala klinis seperti demam sampai 41 derajat, mulutnya sariawan dan pecah-pecah, air liur netes berlebihan dan kuku kaki melepuh,” imbuhnya.

Meski demikian, dia melanjutkan, pihaknya akan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit PMK, terhadap hewan ternak yang ada di Kota Balikpapan.

“Untuk Berau itu memang belum masuk ke sini tapi kita kan waspada, karena kota tetangga kita atau inliner kita sudah ada yang terpapar virus PMK ini. Tapi masih gejala klinis dan menunggu hasil lab,” katanya.

Untuk mengantisipasinya, menurutnya, pihaknya akan memperketat serta berkoordinasi dengan Balai Karantina, dengan menjalankan benar-benar SOP sebelum hewan ternak masuk ke Balikpapan.

Di antaranya, harus dilakukan karantina, sebelum datang ke Balikpapan. Dan ketika datang di Balikpapan juga harus di karantina.

“Sebelum dikeluarkan surat sertifikat dari karantina bahwa hewan tersebut layak untuk dipasarkan atau dikonsumsi maka kita tidak akan surat kesehatan hewan. Dan kami menyampaikan kepada masyarakat belilah hewan kurban yang sudah ada sertifikatnya cari Dinas,” pungkasnya.