Tak hanya itu, pria yang kerap disapa Codi itu menjelaskan, kebijakan ini bukan lah solusi yang baik untuk masyarakat. Lantaran sangat tidak etis untuk menerapkan kebijakan seperti ini pasca pandemi Covid-19.
“Itulah di tengah seperti ini Pemerintah justru bukan memberikan solusi melainkan memberikan masalah saat ini. Pemerintah harus mengerti apa yang diinginkan masyarakat tidak seperti ini pembelian minyak curah harus pake NIK atau apalah itu,” tegasnya.
Kendati itu, ia meminta agar pemerintah tak perlu banyak mengatur pembelian minyak goreng. Karena yang diinginkan masyarakat hanyalah stok minyak goreng ada dan tidak langka.
“Enggak ribet permintaan masyarakat, mereka hanya meminta agar stoknya itu ada. Kalau ada barangnya kan penjualan itu berlancar dan tidak ada antrian-antrian panjang,” pungkasnya.
Kontributor : Apriskian Tauda Parulian
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
BRI dan Komitmen Membangun Ekosistem Olahraga Indonesia yang Berkelanjutan
-
'Seperti Batang Kayu', Orang Utan Kerap Muncul di Jalan Poros Kutai Timur
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim
-
Karhutla 400 Hektare di Kaltim Didominasi Lahan Mineral, BNPB: Sawit Belum Masif