SuaraKaltim.id - Tingginya Sisa lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD 2021 disoroti Anggota DPRD Kota Balikpapan. Ia adalah Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.
Ia meminta kepada Pemkot Balikpapan agar meningkatkan kinerjanya sebab ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD 2021 cukup tinggi. Hingga mencapai Rp 556,77 miliar.
“Kami berharap instansi terkait agar meningkatkan kinerjanya sebab Silpa APBD 2021 cukup besar mencapai Rp Rp 556,77 miliar,” katanya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (11/7/2022).
Menurutnya, Pemkot Balikpapan harus bekerja keras lagi untuk menekan angka Silpa yang cukup besar tersebut sebab angka Silpa Rp 556,77 miliar cukup besar.
“Kami minta pada tahun mendatang instansi terkait harus bekerja keras, cepat dan tepat agar tidak ada lagi Silpa APBD yang cukup besar,” harapnya.
Politisi Partai Golkar ini menilai, dengan Silpa sebesar Rp 556,77 miliar membuat masyarakat dirugikan. Sebab berbagai program yang telah direncanakan tidak berjalan maksimal.
Sebab banyak usulan masyarakat lewat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota tidak terealisasi. Begitu juga usulan warga lewat kegiatan reses anggota DPRD di Dapilnya masing-masing.
“Kualitas belanja APBD harus ditingkatkan sehingga alokasi anggaran bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Baca Juga: Kabar Prostitusi Dolly Balik Lagi, Pemkot Surabaya Tegaskan Hanya Sebatas Rumor
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
4 Sepatu Running Lokal yang Populer, Nyaman Maksimal buat Lari Harian
-
Kasus Korupsi Tambang Rp500 Miliar, Eks Kadistamben Kutai Kartanegara Ditahan
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim