Waduh, Iuran Gedung Kantin Sekolah SMP Negeri 1 Disoal Wali Murid, Nilainya Rp 1,2 Juta

SuaraKaltim.id - Salah satu orangtua calon peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bontang keberatan adanya pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komite Sekolah, Wali Murid, dan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1, Selasa (12/7/2022) siang tadi.

Orang tua murid, Muqrim mengatakan, pungutan itu ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan kantin sekolah. Tetapi, setiap wali murid dipatok untuk memberikan sumbangan senilai Rp 1,2 Juta. 

"Itu sudah tidak wajar. Ini kejadian pas menghadiri rapat hari ini. Kenapa harus dipatok harga yang tinggi kan menyulitkan jadinya," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, dikutip di hari yang sama. 

Baca Juga: Bagaimana Cara Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan? Simak Langkah Ini

Lebih lanjut, ia menuturkan setiap sekolah pasti memiliki anggaran tersendiri untuk membangun fasilitas yang diperuntukkan peserta didik. 

"Terus dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Daerah kemana. Kenapa malah dibebankan ke siswa baru," sambungnya. 

Mengkonfirmasi hal itu, Kepsek SMP Negeri 1 Riyanto membantah hal itu. Karena adanya pungutan dengan mematok satuan harga.

Persoalan ini tentu sangat sensitif dan jangan sampai disalah artikan. Karena Komite Sekolah memiliki peran menjembatani antara wali murid dan pihak sekolah. 

Hal itu dikarenakan, dalam rapat antara Komite Sekolah, dan wali murid peserta didik baru hanya mengusulkan partisipasi secara sukarela untuk membantu menyelesaikan bangunan kantin. 

Baca Juga: 5 Cara Cek Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah, Periksa Tarif Terbarunya!

"Tadi bersama komite kelas hanya meminta partisipasi dan tidak bersifat wajib atau pungutan. Kalau tidak mau juga tidak masalah. Jangan salah menyimpulkan," ujarnya. 

Ia menjelaskan, kantin tidak bisa dibiayai oleh anggaran BOSDA. Karena itu bertujuan untuk usaha. Walhasil Komite Sekolah berinisiatif untuk menjembatani kekurangan dalam renovasi kantin. 

"Tidak bisa kalau pakai BOSDA. Jelas ini tidak ada paksaan. Sekali lagi saya tegaskan, itu saja masih tahapan sosialisasi," pungkasnya.