Pembebasan Lahan Pendekat Jembatan Pulau Balang Katanya Dipercepat, Apa Buktinya?

Ia mengatakan, perusahaan sejak awal sudah berkomitmen pada saat izin lokasi. Apabila lahan dekat jalan digunakan untuk akses jalan maka dapat dihibahkan.

“Untuk itu kami minta komitmennya. Makanya sekarang dari komitmen itu dituangkan dalam berita acara atau secara administrasi. Menghibahkan tanpa syarat,” akunya.

Tentu saja harapannya, agar Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pembebasan lawan tersebut. Pasalnya, apabila hanya mengambil pekerjaan fisiknya, maka pembebasan lahan akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Anggaran untuk pembebasan lahan itu sekitar Rp 300 miliar. jika dianggarkan misal setiap APBD hanya Rp 10 miliar, maka kita perlu waktu 30 tahun agar lahan benar-benar dibebaskan kemudian akses jalan baru bisa dibangun,” jelasnya.

Menurutnya, apabila Pemerintah Pusat mau mengambil alih keduanya, maka target 2024 jalur Balikpapan-Pulau Balang sudah bisa dilewati dan akses menuju ke IKN Nusantara dapat ditempuh sekitar 30 menit, hingga 1 jam perjalanan.

“Harapannya ingin cepat selesai dan terealisasi, karena Jembatan Pulau Balang ini kan sejak tahun 2012 sudah jadi lama. Tapi tidak bisa dilewati di sisi Balikpapan, kalau dari PPU bisa,” bebernya.

Untuk diketahui lagi, bentang pendek Jembatan Pulau Balang sepanjang 479 meter selesai dibangun di 2015 lalu. Anggaran pembangunannya pun bersumber dari APBD Kaltim sebesar Rp 425 miliar. 

Terkait bentang panjang Jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter selesai pembangunnya pada akhir 2020. Bentang panjang jembatan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan anggaran Rp 1,3 triliun. 

Baca Juga: Konflik Lahan di Desa Malangsari Lampung Selatan: Pak Menteri Hadi Ditunggu di Malangsari