SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai ancang-ancang tidak lagi mengatur waktu operasional pengisian BBM solar bersubsidi. Rencana itu diprediksi akan diterapkan pada September 2022 mendatang.
Pertimbangan tersebut dilakukan karena seluruh SPBU di Kota Bontang sudah menerapkan fuel card. Kasi Angkutan Umum Dishub Bontang, Welly Sakius mengatakan, kebijakan itu pastinya mengikuti alternatif memecah antrean yang mengular.
Apalagi, dalam kebijakan fuel card sudah mengatur pembatasan jumlah pembelian dengan jenis masing-masing kendaraan.
Diketahui ada sekira 5 SPBU yang berada di Bontang sudah menerapkan sistem fuel card. Di antaranya SPBU Kopkar PKT, SPBU Akawy, SPBU Tanjung Laut, SPBU Kilometer 3, dan nanti akan disusul SPBU terakhir yang berada di Kilometer 8 Poros Bontang - Samarinda.
"Kalau semua sudah berlaku fuel card. Jadi kebijakan untuk jam mengantre bisa saja dicabut. Jadi truk bisa antre sejak pagi tergantung ketersediaan solarnya," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (24/8/2022).
Untuk mengambil keputusan itu, harus mendapat persetujuan dari beberapa instansi hingga PT Pertamina. Tercatat saat ini pemilik fuel card khusus di Bontang ada 800 kartu.
Menurutnya, strategi diawal jadwal pelayanan pukul 14.00 Wita yang beraku saat ini bertujuan memecah antrean. Jika seluruh truk sudah memegang kartu, artinya tidak lagi memberikan dampak pada antrean walaupun pelayanan dimulai sejak pagi.
"Fuel card ini bisa mengurai antrean mengular. Tetapi kalau jam operasionalnya sama kan tetap aja. Kartu ini lah pembatasan volume pembelian solar subsidinya," pungkasnya.
Baca Juga: Cek Syarat Naik Pesawat Terbaru Agustus 2022 Sesuai SE Menhub
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!