SuaraKaltim.id - Investasi sektor kepelabuhanan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai berkembang seiring dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sebagian wilayah daerah itu. Yakni, Kecamatan Sepaku.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Alimuddin belum lama ini.
"Pemindahan ibu kota negara timbulkan dampak positif," ujarnya, melansir dari ANTARA, Sabtu (27/8/2022).
Terdata hingga kini, sekitar 10 perusahaan bergerak di bidang kepelabuhanan yang sudah mengurus perizinan untuk berinvestasi di PPU.
Investasi sektor kepelabuhanan tersebar di sepanjang pesisir dan teluk di perairan wilayah PPU, yang didominasi jasa dan industri pelabuhan.
Sampai saat ini, menurutnya, sudah ada sejumlah pemilik modal yang melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk berinvestasi di bidang industri dan jasa pelabuhan di sisi laut.
"Pengembangan investasi sisi laut di wilayah PPU, tersebar dengan bentang pesisir dan teluk di daerah ini," sebutnya.
Investasi sektor kepelabuhanan termasuk yang berkembang cukup pesat di Kabupaten Penajam Paser Utara jelas dia, dengan keberadaan IKN Nusantara.
Selain itu, katanya lagi ada juga investor di bidang lainnya yang tertarik dan melakukan penjajakan untuk menanamkan modal di PPU.
Baca Juga: Akibat Cuaca Buruk, Pelabuhan Gilimanuk Ditutup Sementara
Pemilik modal lainnya tersebut di antaranya, bergerak di sektor industri baterai, benda padat dan benda cair. Serta industri hilir baru bara.
"Banyak industri lainnya yang lakukan penjajakan, ada juga di Kawasan Industri Buluminung atau KIB," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'