SuaraKaltim.id - Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar belum penuhi hak para pegawainya alias gaji bulanan yang belum dibayarkan.
Adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar ternyata belum mencairkan gaji pegawai honorernya.
Pencairan gaji tersebut seharusnya diberikan pada setiap tanggal 25 di akhir bulan. Namun, hingga Selasa (4/10/2022), sekitar 60-an pegawai honorer di DPKP Banjar mengaku belum menerima gaji sepeserpun.
Kabar ini pun diungkap salah satu honorer yang wanti-wanti namanya tak disebut mengaku baru kali ini anggota mengalami keterlambatan pembayaran gaji selama selama 8 hari.
“Meski sudah sejak bulan Juli lalu sudah terlambat juga, tapi tidak pernah sampai 8 hari, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari atasan,” ujarnya, melansir dari KanalKalimantan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (5/10/2022).
Padahal ujarnya, semua pekerja honerer di sana merupakan anggota-anggota yang bertugas di lapangan dan juga merupakan staf administrasi. Mereka pun diketahui tetap memilih bekerja meski gaji terlambat atau bahkan belum dibayarkan.
“Untuk honorer tetap bekerja karena ingin tetap menjaga situasi Kabupaten Banjar agar tetap aman,” ujarnya.
Terpisah, seorang lain mengatakan, keterlambatan pembayaran gaji tenaga honorer ini pun sangat memprihatinkan lantaran tidak adanya kejelasan sama sekali dari pihak atasan instansi.
Sudah hampir setiap hari, akunya, para anggota telah meminta kejelasan dan meminta pembayaran gaji dilakukan secepatnya.
Baca Juga: Ingin Tunjukan Eksistensi, Honorer Satpol PP Bandung Barat Tetap Berjaga meski Sudah Tak Dapat Gaji
“Setiap hari setelah lewat tanggalnya kita minta kejelasan dan jawannya tetap sama, diusahakan, tapi belum juga ada kejelasan,” kata honorer yang turut membeberkan keresahannya.
Para tenaga honorer ini pun berharap nantinya bisa mendapatkan kepastian atas pembayaran gaji kerjanya selama ini.
“Kami hanya ingin pimpinan kami memperjuangkan apa yang menjadi harapan para tenaga honorer, berilah kami kepastian dan kejelasan,” katanya.
Tak hanya itu, keduanya meminta Pemerintah dalam hal ini Bupati lebih memperhatikan keadaan tenaga honorer.
Terlebih kepada Saidi Mansyur, selaku Bupati Banjar, dirinya meminta menindak cepat apa yang menajdi keluhan tenaga honorer lapangan.
“Tuntutan kita ingin secepatnya digaji atau paling tidak diberikan kepastian, dan keinginan kami pimpinan bisa menindak lebih cepat,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
Kaltim Hapus Praktik Mark Up dan Program Fiktif, Gubernur Ingatkan OPD
-
22 Kasus Campak Muncul, Pemkab PPU Perkuat Imunisasi di Wilayah IKN
-
Pemprov Kaltim Perjuangkan DBH, Angkat Isu Beban Ekologis dan Sosial
-
Dari Rp 2,8 Triliun Jadi Rp 1,6 Triliun, APBD Bontang 2026 Kian Tertekan
-
IKN di Depan Mata, DPRD PPU Fokus Kawal Pembenahan Pesisir