SuaraKaltim.id - Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar belum penuhi hak para pegawainya alias gaji bulanan yang belum dibayarkan.
Adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar ternyata belum mencairkan gaji pegawai honorernya.
Pencairan gaji tersebut seharusnya diberikan pada setiap tanggal 25 di akhir bulan. Namun, hingga Selasa (4/10/2022), sekitar 60-an pegawai honorer di DPKP Banjar mengaku belum menerima gaji sepeserpun.
Kabar ini pun diungkap salah satu honorer yang wanti-wanti namanya tak disebut mengaku baru kali ini anggota mengalami keterlambatan pembayaran gaji selama selama 8 hari.
“Meski sudah sejak bulan Juli lalu sudah terlambat juga, tapi tidak pernah sampai 8 hari, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari atasan,” ujarnya, melansir dari KanalKalimantan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (5/10/2022).
Padahal ujarnya, semua pekerja honerer di sana merupakan anggota-anggota yang bertugas di lapangan dan juga merupakan staf administrasi. Mereka pun diketahui tetap memilih bekerja meski gaji terlambat atau bahkan belum dibayarkan.
“Untuk honorer tetap bekerja karena ingin tetap menjaga situasi Kabupaten Banjar agar tetap aman,” ujarnya.
Terpisah, seorang lain mengatakan, keterlambatan pembayaran gaji tenaga honorer ini pun sangat memprihatinkan lantaran tidak adanya kejelasan sama sekali dari pihak atasan instansi.
Sudah hampir setiap hari, akunya, para anggota telah meminta kejelasan dan meminta pembayaran gaji dilakukan secepatnya.
Baca Juga: Ingin Tunjukan Eksistensi, Honorer Satpol PP Bandung Barat Tetap Berjaga meski Sudah Tak Dapat Gaji
“Setiap hari setelah lewat tanggalnya kita minta kejelasan dan jawannya tetap sama, diusahakan, tapi belum juga ada kejelasan,” kata honorer yang turut membeberkan keresahannya.
Para tenaga honorer ini pun berharap nantinya bisa mendapatkan kepastian atas pembayaran gaji kerjanya selama ini.
“Kami hanya ingin pimpinan kami memperjuangkan apa yang menjadi harapan para tenaga honorer, berilah kami kepastian dan kejelasan,” katanya.
Tak hanya itu, keduanya meminta Pemerintah dalam hal ini Bupati lebih memperhatikan keadaan tenaga honorer.
Terlebih kepada Saidi Mansyur, selaku Bupati Banjar, dirinya meminta menindak cepat apa yang menajdi keluhan tenaga honorer lapangan.
“Tuntutan kita ingin secepatnya digaji atau paling tidak diberikan kepastian, dan keinginan kami pimpinan bisa menindak lebih cepat,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
Lewat #YokKitaGAS, BRI Ajak Pengunjung MotoGP Mandalika Peduli Lingkungan
-
BRI Kembali Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia, Bukti Konsistensi Jaga Kepercayaan Nasabah
-
Bukan Tenggelam, Pria Tewas di Sungai Mahakam Ternyata Korban Pengeroyokan
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Sakit ISPA dan Demam Berdarah
-
Dukung Gelaran MotoGP Mandalika Berkelanjutan, BRI Perkuat Waste Management Melalui BRI Peduli