SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakilnya Najirah, tahun ini bakal punya tunggangan baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menganggarkan Rp 3,8 miliar untuk membeli 4 mobil bagi wali kota dan wakil wali kota.
Dua mobil seharga di atas Rp 1 miliar, setara Alphard dibeli sebagai mobil dinas. Kemudian, mobil SUV setara Pajero Sport senilai Rp 760 juta untuk Wali Kota yang digunakan untuk kendaraan operasional.
Sedangkan mobil MPV seharga Rp 340 jutaan untuk Wawali sebagai kendaraan operasionalnya. Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), untuk 2 mobil dinas setara Alphard menelan anggaran Rp 2,7 Miliar.
Adapun jenis spesifikasi kendaraan 2GR-FKS, 6 Cylinders, V-type, 24-valve, DOHC, Chain Drive with VVT-I. Dengan kapasitas Mesin/Silinder 3.456 cc.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Wartawan Karawang Diambil Alih Polda Jabar, Ini Alasannya
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 75 Liter Jenis Bahan Bakar Gasoline Transmisi Automatic. Serta 4 Cylinders, in-line type, 16-valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-I. Kapasitas Mesin/Silinder 2.494 cc. Kapasitas Tangki Bahan Bakar 75 Liter.
Jika dilihat dari spesifikasi tersebut, mobil yang akan dipakai ialah Toyota Alphard dengan tipe Q untuk Wali Kota, dan Toyota Alphard tipe G untuk Wakil Wali Kota.
Kendaraan Operasional
Tak cukup 2 mobil mewah, untuk keperluan operasional kepala daerah ada juga pembelian mobil SUV dan MPV. Anggaran yang dikucurkan senilai Rp 1,1 Miliar.
Mengacu data Sirup LKPP, spesifkask mobil operasional Wali Kota dengan tipe SUV kapasitas mesin silinder 2.442 CC, kapasitas Bahan Bakar 68 liter/solar transmisi Autometic dengan harga Rp 760 jutaan. Sumber klik kaltim mobil yang bakal dibeli yakni Pajero Sport.
Baca Juga: Pose Tangan Mengepal, Airlangga Hartarto Sempat Disebut Numpang Tenar lewat Ucapan Dukacita
Sedangkan untuk mobil operasional Wakil Wali Kota dengan Tipe - Selinder 1498 cc Bahan bakar 42 liter, 4 selinder, bahan bakar gassoline, dengan harga Rp 347 juta atau setara Honda HRV.
Pengadaan itu dimulai pada Oktober hingga Desember mendatang.
Dikonfirmasi soal hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bontang Aji Erlynawati mengatakan, pengadaan mobil dinas kepala daerah sudah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi, dengan rentan waktu mobil sudah dipakai sejak lama dan perlu diperbaharui.
"Memang mobil Pak Wali dan Bu Wakil sudah harus diganti. Anggaran pun tersedia," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (5/10/2022).
Dilanjutkannya, untuk pengadaan mobil dinas juga tidak mempengaruhi berjalannya program lain yang sudah disusun.
"Semua ada ketentuannya dan aturannya tidak asal-asalan dijalankan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jadwal Lengkap Pelayanan BRI Selama Libur Lebaran
-
CEK FAKTA: Benarkah Prabowo Pecat 55 Pejabat Kepala Daerah?
-
Kenalan dengan Mitsubishi Pajero Evolution, SUV Bermesin Buas dengan Tenaga Di Luar Nalar
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
CEK FAKTA: Prabowo Susun RUU untuk Penjarakan Pejabat yang Hina Rakyat
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
- Rekaman Lisa Mariana Peras Ridwan Kamil Rp2,5 M Viral, Psikolog Beri Komentar Menohok
Pilihan
-
AFC Sempat Ragu Posting Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia, Ini Penyebabnya
-
Bennix Ngakak, RI Tak Punya Duta Besar di AS karena Rosan Roeslani Pindah ke Danantara
-
Drawing Grup Piala Dunia U-17 2025: Timnas Indonesia U-17 Bertemu Brasil hingga Ghana?
-
Polresta Solo Apresiasi Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
-
Bahaya! JP Morgan Soroti Pernyataan Blunder Pejabat RI, Terbukti IHSG dan Rupiah Anjlok
Terkini
-
Rp 10 Miliar untuk Wifi Gratis, Apa Saja yang Didapat Warga Desa Kaltim?
-
IKN Sudah Mewah, Tapi Tikus Masih Jadi Tuan Rumah?
-
Saat Motor Brebet Jadi Isu Publik, Pemerintah Dinilai Gagal Jaga Komunikasi Krisis
-
3,2 Hektare Hutan Unmul Rusak, Gubernur Kaltim Minta Penegakan Hukum Tegas
-
Dibangun Rp 2 Triliun, Istana Garuda IKN Perpaduan Seni dan Kewibawaan