isran Noor Bersumpah Tak Akan Hapus Tenaga Honorer di Kaltim: Mana Empati Pemerintah

SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor kembali menyampaikan komitmennya dan bersumpah, selama ia masih menjabat tak akan menghapus tenaga honorer.

Penegasan itu, disampaikan orang nomor satu di Benua Etam usai melantik Ardiansyah Sulaiman sebagai ketua Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Mulawarman (Unmul) dan mengukuhkan Kasmidi Bulang sebaga Ketua DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kutai Timur, masa bakti 2022-2027 di Gedung Serbaguna Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Selasa (12/10/2022).

ia mengatakan, saat ini anggota IKA Unmul yang terdata kurang dari 10 ribu orang. Sementara anggota Perhiptani seluruh Indonesia ada 82 ribu.

Alasannya, karena setiap desa ada penyuluh dan ditambah lagi komponen pendukungnya seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang jumlahnya 480 ribu di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Insentif Guru Honorer di Kota Bandar Lampung Belum Dibayar Sejak 2020, Ini Alasan Disdik

“Dari jumlah itu banyak yang honor, termasuk pengurus dan anggota Perhiptani Kutai Timur yang jumlahnya 265 orang, juga masih banyak yang honor,” ujarnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (13/10/2022).

Menurutnya, kebijakan penghapusan honorer aneh, sebab pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja di luar pemerintahan.

“Data yang saya dapatkan, tenaga honor di seluruh Indonesia jumlahnya lebih kurang 3 juta orang, itu termasuk honor guru, penyuluh dan tenaga kesehatan,” sebutnya.

Ia mengatakan, jika 3 juta orang masing-masing menanggung 4 anggota keluarga, maka jumlah berlipat. Dampaknya, pemerintah secara tidak langsung menambah angka pengangguran serta menciptakan kemiskinan baru.

“Saya tanyakan di mana empati pemerintah terhadap nasib honorer yang sudah mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini,” ucapnya.

Baca Juga: Syamsuar Minta OPD Percepat Pendataan Honorer: Jangan Ada yang Bermain-main

Mantan bupati Kutim ini pun menceritakan dirinya pernah ke Jawa Tengah (Jateng), di salah satu SD negeri di Batu Raden.

“Dari 10 guru yang mengajar, ternyata hanya tiga yang berstatus PNS, sisanya 7 guru adalah honorer dengan gaji Rp 300 ribu, pekerjaanya sama guru PNS,” bebernya.

Karena itu, ia bertekad tetap mempertahankan tenaga honor bahkan mengupayakan meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Saya berkomitmen tenaga honor tidak akan dihapus. Apakah nantinya diganti namanya sesuai nomenklatur,” tutupnya.