Fahri Hamzah Beberkan Dilema Koalisi Perubahan yang Belum Dideklarasikan; Duit Belum Kumpul, 20 Persen Belum Kumpul

SuaraKaltim.id - Mundurnya deklarasi Koalisi Perubahan yang rencananya akan diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS disoroti Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR ini, molornya deklarasi koalisi tersebut yang sedianya akan dilakukan pada 10 November 2022, terjadi karena belum ada kesepakatan dalam level 'bandar'.

"Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul ya gagal," katanya dalam perbincangan di Adu Perspektif seperti dikutip Suara.com.

Ia mengemukakan, koalisi tersebut akan terbentuk untuk memenuhi Presidential Threshold 20 persen untuk memajukan Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: Fahri Hamzah Diduga Sebut SBY Lebih Baik dari Jokowi, 'Digoreng' Demokrat: Pasti Banyak Cebong Marah

"Ya ini maksudnya pembelian tiket itu pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja Parpol ini kerja bandar, parpol enggak sanggup Anies Baswedan enggak sanggup," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan, saat ini hanya ada satu partai yang terbebas dari bandar, yakni PDI Perjuangan. Lantaran pada Pemilu 2019 silam, partai berlambang banteng moncong putih ini sudah memenuhi ambang batas 20 persen dari ketentuan presidential threshold.

"Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP, cuma PDIP enggak punya calon sendiri enggak populer, calonnya enggak dikehendaki, itu kan dilema," kelakar Fahri. "Makanya, aturlah semua partai boleh mengusung calonnya sendiri," katanya.

Jika dilihat berdasarkan hasil Pemilu 2019, di antara ketiga partai tersebut Nasdem sedikit lebih 'kuat' karena memiliki raihan suara dan kursi DPR lebih banyak dari Demokrat dan PKS.

Jika merunut pada perolehan suara Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS pada Pemilu 2019 koalisi ketiga partai politik tersebut sebenarnya sudah melebihi aturan presidential threshold karena sudah mencapai 25,03 persen. Total tersebut didapat dari perolehan Nasdem 9,05 persen, Demokrat 7,77 persen, dan PKS 8,21 persen.

Baca Juga: Sedih Kasus Gagal Ginjal Telan Nyawa Banyak Anak, Fahri Hamzah: Respons Negara Aneh, BPOM Jangan Lepas Tanggung Jawab!

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi Koalisi Perubahan yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur.

"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).

Willy menyampaikan sejumlah alasan deklarasi gagal digelar pada Kamis 10 November 2022.

Pertama, PKS melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember 2022. Sementara itu, rombongan Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di tanah air pada 10 November usai melawat ke Jerman.

"Ya kita tunggulah ya. Tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," ujar Willy.

Sementara itu, ditanyankapan sekiranya target deklarasi koalisi, Willy memperkirakan deklarasi kemungkinan diundir menjadi akhir tahun.

"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertututp kemungkinan one by one, setelah NasDem, Demokrat mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama tapi juga partai per partai karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan," katanya.