SuaraKaltim.id - DPRD Kota Balikpapan mendukung penuh realisasi pembagian seragam gratis bagi siswa di tahun ajaran 2023-2024.
Pasalnya, program itu merupakan bagian dari visi misi wali kota periode 2021-2024 di bidang pendidikan. Di mana, pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berencana melakukan pembagian seragam gratis setiap tahunnya.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, setiap kepala daerah tentu memiliki komitmen memenuhi janji politiknya saat maju dalam pilkada.
Untuk itu, lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah harus memberikan dukungan dalam realisasinya kepada masyarakat. Terutama, bidang kesehatan dan pendidikan yang menjadi janji politik wali kota saat mencalonkan diri di pilkada serentak 2020 lalu.
Baca Juga: Buang-buang Anggaran, Legislator PSI Usul Program Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies Diganti Rusunawa
“Kami sudah alokasikan semua untuk pemenuhan visi misi walikota. Dasar itu menjadi realisasi APBD 2023 mengacu pada RPJMD walikota terpilih periode 2021-2024. Seperti BPJS gratis dan bantuan seragam,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (12/07/2023).
Menurutnya, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, maka DPRD bersama mitra kerja di pemerintahan akan menerapkan prioritas anggaran.
Sehingga, diperlukan penyesuaian terhadap pos anggaran lainnya saat program visi misi wali kota ini jadi direalisasikan. Meski, hal itu akan berdampak pada kegiatan anggaran di OPD lainnya.
“Kami memberikan tanda bintang terhadap kegiatan anggaran yang tidak prioritas untuk diarahkan ke program RPJMD. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu mana yang belum. Nanti begitu kondisi anggaran sudah masuk tanda itu akan kami lepas,” tutur politisi Partai Golkar ini.
Ia menambahkan, program ini akan memberikan keringanan bagi orang tua yang anaknya baru masuk sekolah. Terutama, seluruh siswa yang baru mulai masuk dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
Baca Juga: Ngadu ke Bobby Nasution via DM Instagram, Bocah 6 Tahun yang Sakit Langsung Dirawat Bermodal KTP
Termasuk siswa yang belajar di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Program tersebut telah masuk dalam rencana kerja APBD Kota Balikpapan sejak tahun 2022.
"Program tersebut merupakan salah satu realisasi dari visi dan misi Wali Kota Balikpapan terpilih, Rahmad Mas’ud,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Kemenkeu Siapkan Daftar Aset Sitaan BLBI untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo
-
Jika jadi Gubernur, RK Janji Lanjutkan Program Rumah DP Rp0 Anies Pakai Teori Baru: Saya Sudah Ada Rumusnya
-
Manfaatkan Sistem Informasi Geospasial, Pemkot Surabaya Raih Predikat Emas dari BIG
-
Alasan Memilih Bayi Tabung untuk Keberhasilan Program Kehamilan
-
Qodari Sumbangkan Lahan untuk Sukseskan Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
Kritik Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, DEEP: Kepentingan Publik Bisa Tersisih
-
Akmal Malik Dorong Pemerintah Daerah Dukung Produk UMKM Berau ke Pasar Nasional
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
OTT KPK Berujung Buron, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Masih dalam Pencarian
-
Netizen Kritik Debat Pilkada PPU yang Sepi Argumen, Dinilai Sekadar Formalitas