Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Minta Semua OPD Percepar Penyerapan Anggaran

SuaraKaltim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah kerjanya agar mempercepat penyerapan anggaran.

Hal itu ia sampaikan belum lama ini. Menurutnya, pertemuan dengan semua OPD bertujuan mengkonsolidasi internal.

"Dan evaluasi kinerja mereka," kata Akmal Malik usai menggelar rapat pimpinan pertama di Gedung Odah Etam, Samarinda, melansir dari ANTARA, Senin (09/10/2023).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri itu mengapresiasi rapat rutin sebagai kebiasaan baik di Pemprov Kaltim.

Baca Juga: HUT ke-23 Banten, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Minta Semua Pihak Berpartisipasi dalam Pembangunan

“Itu adalah sebuah praktek bagus yang kami dari Kemendagri dukung karena menandakan seberapa bagus sistem bekerja,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Akmal Malik meninjau capaian kinerja OPD lewat sejumlah indikator, seperti anggaran, perencanaan, belanja, insentif karbon, penanganan karhutla, dan persiapan pemilihan umum.

Ia menemukan masih terdapat OPD yang belum optimal dalam penyerapan anggaran dan melaksanakan program.

“Ada kurang lebih 23 OPD yang capaian anggaran di bawah 50 persen, ada 18 OPD di bawah 80 persen, ada dua OPD di atas 80 persen,” tuturnya.

Ia mengatakan, rata-rata capaian penyerapan anggaran OPD mencapai 64 persen pada awal Oktober sehingga masih jauh dari harapan.

Baca Juga: Tak Jabat Gubernur Kaltim, Isran Noor Tetap Minta Tenaga Honorer Tidak Dihapus

Organisasi perangkat daerah, lanjutnya, perlu bekerja lebih keras dan maksimal agar anggaran bisa diserap dan dampak belanja bisa beredar di masyarakat.

“Saya ingatkan, OPD untuk memenuhi hak masyarakat. Itu uang yang harus kita salurkan dengan masyarakat,” katanya.

Akmal Malik juga berencana menggelar pelatihan dan pengawasan untuk 23 OPD karena tergolong zona merah dalam penyerapan anggaran.

Ia menyebut, bantuan langsung dari Kemendagri di Jakarta akan hadir di Kalimantan Timur guna percepatan sejumlah OPD menyerap anggaran. Targetnya, pengadaan barang dan jasa bisa tuntas pada November 2023.

“Kalau target tahun lalu, 77 persen. Semoga tahun ini bisa tercapai 80 persen bahkan lebih,” tutupnya.