SuaraKaltim.id - Kabupaten Berau terus dirayu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menjadi bagian dari wilayah mereka. Namun, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas terus tidak menyetujui hal tersebut.
Dia menegaskan, Berau masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur (Kaltim). Terutama pada masa kepemimpinannya.
"Berau untuk Kaltim, tidak mungkin ke sana (Kaltara)," tegasnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (08/11/2023).
Dia mengungkapkan, hubungan Kabupaten Berau dengan Kaltara sejauh ini berjalan dengan baik. Banyak putra-putri daerah yang juga berkarya di Kaltara.
"Hubungan kita sejauh ini tetap baik, beberapa kali juga gubernur datang ke Berau untuk melangsungkan silaturahmi ke kami," ungkapnya.
Menurutnya, banyak pertimbangan jika Berau bergabung dengan Kaltara. Apalagi, Berau sendiri sudah mempromosikan diri sebagai penyangga pariwisata IKN.
Sebelumnya, dari pemberitaan yang beredar, Hasil survei Tim Pangkaji dari Universitas Borneo Tarakan menyebutkan, bahwa 70 persen responden warga Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) setuju bergabung dengan Kalimantan Utara (Kaltara).
Laporan hasil survei tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang pada acara FGD Hasil Survei Tim Pangkaji dari Universitas Borneo Tarakan terkait wacana penggabungan Berau ke Kaltara.
"Salah satu hasil survei menyebutkan sebanyak 70 persen warga Berau setuju bergabung dengan Kalimantan Utara. Namun, sekarang ini tinggal persoalan anggaran saja yang masih pro dan kontra,” ujarnya.
Baca Juga: Usaha Binaan Pupuk Kaltim Siap Gali Potensi di Pasar Global
Pertimbangan lain yang mendorong Kaltara mengajak Berau bergabung adalah jarak yang jauh menuju ibu kota Provinsi Kaltim di Samarinda.
“Jarak tempuh dari Berau ke Bulungan hanya kurang lebih 2 jam. Sementara, dari Berau ke Samarinda kurang lebih 14 jam. Infrastruktur jalan Berau-Bulungan juga sudah bagus,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Gubernur Zainal A Paliwang berharap Berau bisa bergabung dengan Kaltara untuk mempemudah layanan.
Zainal mengatakan, dirinya belum bisa memastikan terkait hal tersebut, sebab ada aturan yang harus dilalui sebelum penggabungan daerah.
Berita Terkait
-
Kembangkan Industri Manufaktur, SBU JPP Pupuk Kaltim Jalin Kerjasama Penyediaan Komponen Kereta Api dengan PT INKA
-
Pastikan Pupuk Subsidi Sampai pada Petani Tepat Sasaran, Ini Sejumlah Upaya yang Dilakukan Pupuk Kaltim
-
Pupuk Kaltim Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional melalui Berbagai Strategi Inovasi
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
BRI dan Komitmen Membangun Ekosistem Olahraga Indonesia yang Berkelanjutan
-
'Seperti Batang Kayu', Orang Utan Kerap Muncul di Jalan Poros Kutai Timur
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim
-
Karhutla 400 Hektare di Kaltim Didominasi Lahan Mineral, BNPB: Sawit Belum Masif