SuaraKaltim.id - Kabupaten Berau terus dirayu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menjadi bagian dari wilayah mereka. Namun, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas terus tidak menyetujui hal tersebut.
Dia menegaskan, Berau masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur (Kaltim). Terutama pada masa kepemimpinannya.
"Berau untuk Kaltim, tidak mungkin ke sana (Kaltara)," tegasnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (08/11/2023).
Dia mengungkapkan, hubungan Kabupaten Berau dengan Kaltara sejauh ini berjalan dengan baik. Banyak putra-putri daerah yang juga berkarya di Kaltara.
"Hubungan kita sejauh ini tetap baik, beberapa kali juga gubernur datang ke Berau untuk melangsungkan silaturahmi ke kami," ungkapnya.
Menurutnya, banyak pertimbangan jika Berau bergabung dengan Kaltara. Apalagi, Berau sendiri sudah mempromosikan diri sebagai penyangga pariwisata IKN.
Sebelumnya, dari pemberitaan yang beredar, Hasil survei Tim Pangkaji dari Universitas Borneo Tarakan menyebutkan, bahwa 70 persen responden warga Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) setuju bergabung dengan Kalimantan Utara (Kaltara).
Laporan hasil survei tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang pada acara FGD Hasil Survei Tim Pangkaji dari Universitas Borneo Tarakan terkait wacana penggabungan Berau ke Kaltara.
"Salah satu hasil survei menyebutkan sebanyak 70 persen warga Berau setuju bergabung dengan Kalimantan Utara. Namun, sekarang ini tinggal persoalan anggaran saja yang masih pro dan kontra,” ujarnya.
Baca Juga: Usaha Binaan Pupuk Kaltim Siap Gali Potensi di Pasar Global
Pertimbangan lain yang mendorong Kaltara mengajak Berau bergabung adalah jarak yang jauh menuju ibu kota Provinsi Kaltim di Samarinda.
“Jarak tempuh dari Berau ke Bulungan hanya kurang lebih 2 jam. Sementara, dari Berau ke Samarinda kurang lebih 14 jam. Infrastruktur jalan Berau-Bulungan juga sudah bagus,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Gubernur Zainal A Paliwang berharap Berau bisa bergabung dengan Kaltara untuk mempemudah layanan.
Zainal mengatakan, dirinya belum bisa memastikan terkait hal tersebut, sebab ada aturan yang harus dilalui sebelum penggabungan daerah.
Berita Terkait
-
Kembangkan Industri Manufaktur, SBU JPP Pupuk Kaltim Jalin Kerjasama Penyediaan Komponen Kereta Api dengan PT INKA
-
Pastikan Pupuk Subsidi Sampai pada Petani Tepat Sasaran, Ini Sejumlah Upaya yang Dilakukan Pupuk Kaltim
-
Pupuk Kaltim Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional melalui Berbagai Strategi Inovasi
Terpopuler
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
Terkini
-
Kasus ISPA di Kaltim Melonjak Drastis, 3 Daerah Mendominasi
-
Wali Kota Andi Harun Buka Suara soal Korupsi Varia Niaga Rp30,97 Miliar
-
Tersangka Korupsi Batu Bara Rp30,9 Miliar, Dirut Varia Niaga Samarinda Tidak Ditahan
-
Perkara Korupsi Berusia Hampir 2 Dekade, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Daluwarsa
-
Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda, Negara Rugi Rp30,9 Miliar