SuaraKaltim.id - Kabupaten Berau terus dirayu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menjadi bagian dari wilayah mereka. Namun, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas terus tidak menyetujui hal tersebut.
Dia menegaskan, Berau masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur (Kaltim). Terutama pada masa kepemimpinannya.
"Berau untuk Kaltim, tidak mungkin ke sana (Kaltara)," tegasnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (08/11/2023).
Dia mengungkapkan, hubungan Kabupaten Berau dengan Kaltara sejauh ini berjalan dengan baik. Banyak putra-putri daerah yang juga berkarya di Kaltara.
"Hubungan kita sejauh ini tetap baik, beberapa kali juga gubernur datang ke Berau untuk melangsungkan silaturahmi ke kami," ungkapnya.
Menurutnya, banyak pertimbangan jika Berau bergabung dengan Kaltara. Apalagi, Berau sendiri sudah mempromosikan diri sebagai penyangga pariwisata IKN.
Sebelumnya, dari pemberitaan yang beredar, Hasil survei Tim Pangkaji dari Universitas Borneo Tarakan menyebutkan, bahwa 70 persen responden warga Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) setuju bergabung dengan Kalimantan Utara (Kaltara).
Laporan hasil survei tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang pada acara FGD Hasil Survei Tim Pangkaji dari Universitas Borneo Tarakan terkait wacana penggabungan Berau ke Kaltara.
"Salah satu hasil survei menyebutkan sebanyak 70 persen warga Berau setuju bergabung dengan Kalimantan Utara. Namun, sekarang ini tinggal persoalan anggaran saja yang masih pro dan kontra,” ujarnya.
Baca Juga: Usaha Binaan Pupuk Kaltim Siap Gali Potensi di Pasar Global
Pertimbangan lain yang mendorong Kaltara mengajak Berau bergabung adalah jarak yang jauh menuju ibu kota Provinsi Kaltim di Samarinda.
“Jarak tempuh dari Berau ke Bulungan hanya kurang lebih 2 jam. Sementara, dari Berau ke Samarinda kurang lebih 14 jam. Infrastruktur jalan Berau-Bulungan juga sudah bagus,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Gubernur Zainal A Paliwang berharap Berau bisa bergabung dengan Kaltara untuk mempemudah layanan.
Zainal mengatakan, dirinya belum bisa memastikan terkait hal tersebut, sebab ada aturan yang harus dilalui sebelum penggabungan daerah.
Berita Terkait
-
Kembangkan Industri Manufaktur, SBU JPP Pupuk Kaltim Jalin Kerjasama Penyediaan Komponen Kereta Api dengan PT INKA
-
Pastikan Pupuk Subsidi Sampai pada Petani Tepat Sasaran, Ini Sejumlah Upaya yang Dilakukan Pupuk Kaltim
-
Pupuk Kaltim Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional melalui Berbagai Strategi Inovasi
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Anggaran Rp 2,7 Triliun Jadi Momentum Percepatan Sertifikasi Guru Madrasah
-
DPR Dukung Langkah Purbaya Berantas Mafia Impor Tekstil Ilegal
-
Viktor Laiskodat Dukung Rencana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
-
Pemda Diminta Aktif Cek Suplai dan Distribusi untuk Antisipasi Inflasi
-
Suara dari Jalanan: Aktivis 98 Sebut Perpres Ojol Jawaban Aspirasi Pengemudi