Bupati Berau Sri Juniarsih Mas Beberkan Alasan Kenapa Kabupatennya Tak Mau Gabung dengan Kaltara

SuaraKaltim.id - Belakangan ini, berita wacana penggabungan Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selalu menghiasi surat kabar lokal, nasional, cetak maupun online. Sehingga, Bupati Berau Sri Juniarsih bersama lintas lembaga adat di wilayahnya menyatakan dengan tegas penolakan bergabung ke Kaltara. 

Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan Berau tolak gabung ke Kaltara dan tetap ingin menjadi bagian kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu dia sampaikan dalam acara penandatanganan petisi penolakan oleh lintas organisasi masyarakat, lembaga, dan tokoh masyarakat Berau.

"(Menjadi wilayah kabupaten dari) Kalimantan Timur (itu) harga mati," tegasnya, dikutip Kamis (16/11/2023) dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.

Baca Juga: Catat! Ini 5 Pantai Pasir Putih Favorit di Kalimantan Timur

Dia menambahkan, apalagi, dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai tokoh, bahwa Berau memiliki prioritas sendiri di Kaltim. Hal itu juga seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Bumi Mulawarman.

"Hanya Berau yang memiliki potensi SDA luar biasa. Tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan," ungkapnya.

Adapun, beberapa alasan yang cukup kuat yang diungkapkan Bupati Sri Juniarsih untuk menolak ajakan bergabung ke Kaltara, yaitu ingin fokus pada pencapaian program prioritas, dan tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan Kaltim.

Kemudian, belanja APBD rutin maupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun. Jika bergabung dengan Kaltara, notabene APBD-nya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah kabupaten (Pemkab) akan sangat kesulitan.

"Dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah lebih besar sehingga tidak memungkinkan Berau berpisah dengan Kaltim," lanjutnya.

Baca Juga: Ciptakan Lingkungan Kondusif, Polres Berau Siaga Hadapi Pemilu 2024

Selanjutnya, bantuan Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan juga diberikan kepada Berau.

"Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kalimantan Utara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kami," ungkapnya.

Meskipun ada penolakan terhadap penggabungan, Sri Juniarsih menekankan bahwa kerja sama antara Berau dan Kaltara masih mungkin dilakukan di berbagai bidang tanpa perlu bergabung.

"Kami masih bisa bekerja sama untuk membangun daerah menjadi lebih baik. Kami mendukung, tetapi tidak bisa bergabung," pungkasnya.