Kerusakan Logistik Pemilu di Bontang, Bawaslu Kaltim Imbau Kerja Sama KPU dengan Kepolisian dan Pelabuhan

SuaraKaltim.id - Beberapa waktu lalu, terjadi kerusakan logistik pemilihan umum (Pemilu) di Bontang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) mengungkapkan, penyebab kerusakan logistik pemilu tersebut.

Katanya, ada 193 logistik pemilu mengalami kerusakan di Kota Taman. Mulai dari kotak suara, bilik, tinta, hingga segel stiker.

Hal itu disampaikan Sekretaris Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kaltim, Ahmad Jeri Adam. Ia membeberkan alasan mengapa banyak ditemukan kerusakan logistik di daerah Bontang. 

"Dugaan kerusakan terjadi saat proses sortir. Utamanya saat proses produksi maupun distribusi. Banyak yang sobek dan tidak bisa difungsikan kembali," ucapnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu (30/12/2023).

Baca Juga: Alasan Sakit, Pemeriksaan Tersangka Kasus Asusila di Ponpes Bontang Ditunda

Lebih lanjut, Jeri menyampaikan, sejumlah data terkait kerusakan logistik tersebut. Tercatat, dari jumlah kebutuhan bilik suara 2.128, ada 80 bilik suara yang rusak.

Selain itu, ditemukan juga 54 kotak suara dan 38 buah tinta yang dinyatakan rusak oleh tim Bawaslu Kaltim. Kemudian, segel stiker yang ditemukan rusak dengan jumlah 21 buah. 

"Kami sudah konfirmasi dari pihak KPU Bontang, bahwa kerusakan tersebut juga sudah diganti oleh pihak penyedia," ujar Jeri.

Meski begitu, pihak Bawaslu Kaltim akan terus mengawasi jalannya distribusi logistik pemilu di setiap kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kebutuhan logistik untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, bisa berjalan baik dan lancar.

"Yang pasti pasukan pengawas kami di setiap Kabupaten/Kota akan intensif mengawasi jalannya distribusi logistik," imbuhnya.

Baca Juga: Perjalanan Politik dan Kontroversi Inche Abdoel Moeis yang Namanya Diabadikan Rumah Sakit di Samarinda

Kendati demikian, pihak Bawaslu Kaltim mengimbau kepada seluruh KPU di Benua Etam untuk bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pelabuhan. 

"Untuk kerja sama dengan Polda Kaltim, tentu terkait dengan keamanan logistiknya. Sedangkan kerja sama dengan pelabuhan, supaya mereka tau yang datang ini logistik pemilu, sehingga menjadi prioritas bersama," tutupnya.