Satpol PP Balikpapan Tak Main-Main: Pom Mini Ilegal Siap Disita!

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Satpol PP mengingatkan pedagang bensin eceran versi pompa digital atau pom mini untuk melengkapi izin usaha mereka sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Balikpapan, Boedi Liliono belum lama ini. Ia menegaskan, kelengkapan tersebut merupakan persyaratan administrasi.

"Hal itu merupakan persyaratan administrasi pom mini," katanya, disadur dari ANTARA, Rabu (10/07/2024).

Menurutnya, izin usaha itu adalah sistem perisinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Atau, Online Singgel Submissin (OSS) dan Izin Usaha Niaga (IUN).

Katanya, Satpol PP akan menertibkan lapak-lapak pom sebagaimana penertiban pada April, jika izin itu tidak dilengkapi para pedagang.

Untuk diketahui, pada April 2024, Satpol PP Balikpapan menertibkan 28 pedagang bensin eceran dengan 17 pedagang menggunakan pom mini.

Mereka dinilai tidak memiliki izin dan melanggar Surat Edaran (SE) Wali Kota Balikpapan Nomor 100/0199/Pem tentang penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran atau pom mini. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan itu mengatur tentang persyaratan untuk membuka usaha tersebut.

Surat edaran itu mengatur pedagang bensin eceran untuk tidak beraktivitas atau berjualan di Kawasan Tertib Lalulintas (KTL).

"Pedagang yang dirazia tempo hari, sudah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN)," ucapnya.

Baca Juga: Antusiasme Tinggi, Bus Balikpapan City Trans Disambut Hangat Warga

Boedi mengatakan, barang bukti akan diserahkan ke pengadilan. Tapi keputusan apakah barang bukti itu akan dikembalikan kepada pemilik atau disita merupakan kewenangan pengadilan.

“Ada beberapa barang bukti yang dikembalikan, dan ada juga yang dimusnahkan seperti BBM botol eceran,” katanya.

Dalam penertiban berikutnya, Satpol PP Balikpapan akan fokus kepada pedagang yang sudah pernah terjaring razia, apalagi jika mesin digital itu dikembalikan kepada pemiliknya.

"Kami juga akan menyisir jalan-jalan kampung. Kami minta para pedagang segera lengkapi izin bila tidak ingin barang dan alat ditindak," tegasnya.