Jalan Tak Ada, Listrik Tak Sampai: Rudy Masud Tunjukkan Wajah Lain Kaltim

SuaraKaltim.id - Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pelosok di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut kondisi geografis yang sulit dan minimnya infrastruktur dasar di sejumlah kawasan menjadi penghambat utama dalam upaya pemerataan kesejahteraan.

Hal itu ia sampaikan, saat berada di Samarinda, Senin, 12 Mei 2025.

"Di Kaltim masih banyak daerah terpencil dan tertinggal, serta kawasan pedalaman bahkan perbatasan yang tidak memiliki akses jalan memadai. Kami punya Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya sangat terbatas dan berbatasan langsung dengan Malaysia,” jelasnya, disadur dari ANTARA, Selasa, 13 Mei 2025.

Baca Juga: Komitmen Hetifah Sjaifudian Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun di Kaltim

Walau angka kemiskinan Kaltim secara nasional tergolong rendah dengan capaian di bawah rata-rata nasional 8,57 persen, Rudy menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar justru berada di wilayah-wilayah yang nyaris terisolasi dari akses dasar.

Masalah lain yang ikut membelit adalah tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 5,75 persen.

Hal ini menurut Rudy berkaitan erat dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman.

Untuk wilayah-wilayah terpencil, harga kebutuhan pokok jauh lebih mahal.

“Harga semen bisa mencapai Rp 800 ribu per sak dan BBM hampir Rp 30 ribu per liter di sejumlah wilayah pedalaman Kaltim,” ucapnya mencontohkan.

Baca Juga: Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Revisi UU Sisdiknas dari Kaltim

Kondisi serba terbatas ini juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik. Kaltim memiliki 1.038 kelurahan dan desa, namun masih ada wilayah yang belum menikmati aliran listrik.

“Bagaimana masyarakat bisa maju jika listrik saja belum mereka rasakan. Sebagian masih hidup dalam kegelapan. Kondisi inilah yang membuat warga kami miskin,” tegasnya.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggulirkan dua program unggulan: Gratis Pol (pendidikan dan kesehatan gratis) serta Jospol (jaminan sosial dan pembangunan infrastruktur), yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat di lapisan bawah.

“Kami optimistis, lewat program pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan akses jalan ke pelosok, Kaltim bisa keluar dari jerat kemiskinan dan sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei,” ujar Rudy Mas'ud.

Lima Sekolah Rakyat Segera Dibangun di Kaltim, Fokus untuk Warga Miskin Ekstrem

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menggulirkan rencana pembangunan lima Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang setara bagi masyarakat miskin ekstrem.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, 10 Mei 2025.

"Kelayakan bangunan Sekolah Rakyat yang diusulkan ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Gus Ipul, disadur dari ANTARA, Senin, 12 Mei 2025.

Salah satu titik yang disurvei adalah kawasan SMAN 16 Samarinda, yang menjadi kandidat lokasi Sekolah Rakyat.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Kepala Sekolah SMAN 16, Abdul Rozak Fahrudin.

"Kalau semua lokasi calon Sekolah Rakyat sudah disurvei dan dipastikan layak oleh Kementerian PU, saya akan lapor ke Presiden supaya nanti menjadi prioritas untuk tahun ini," tegas Gus Ipul.

Realisasi program ini juga melibatkan berbagai instansi.

Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, berdasarkan usulan kepala daerah.

Kurikulum Sekolah Rakyat pun sedang disusun dan hampir selesai.

Sementara itu, proses rekrutmen siswa akan dilakukan secara selektif dan berbasis data.

Gus Ipul menjelaskan bahwa identifikasi calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah masing-masing, dengan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota.

Secara nasional, lanjutnya, sudah ada sekitar 280 usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah.

Dari jumlah itu, lebih dari 300 titik telah mengajukan lahan, meskipun masih dalam proses verifikasi administrasi.

Sementara usulan bangunan siap pakai yang bisa digunakan tahun ini tercatat hampir 100.

"Mungkin baru minggu depan untuk Kaltim bisa kita pastikan titiknya," katanya.

Gus Ipul menekankan bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. Ini mencakup seragam, perlengkapan sekolah, asrama, serta konsumsi harian.

"BUMN menangani urusan konsumsi, sementara Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan atau perbaikan bangunan," jelasnya.

Di tingkat daerah, rencana pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dimatangkan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebutkan bahwa lima titik calon lokasi tersebar di empat daerah, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.

"Untuk lahan provinsi di Kutai Kartanegara sudah siap seluas 8,7 hektare," ujar Rasyidi.

Menurutnya, Dinsos Kaltim masih menunggu data calon siswa dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pematangan lahan di Kukar juga telah dianggarkan melalui Dinas PU Kaltim sebesar Rp 20 miliar.