Samarinda Targetkan Juli 2025 Jalankan Sekolah Rakyat, Lokasi Masih Dicari

Sekolah Rakyat Samarinda Siap Dibuka Juli, Fasilitas Mewah untuk Siswa Kurang Mampu

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap menghadirkan wajah baru pendidikan inklusif melalui pembangunan Sekolah Rakyat Samarinda, yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan konsep sekolah gratis namun berfasilitas lengkap dan modern.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyebut sekolah ini akan mulai menerima siswa baru pada Juli 2025, meskipun bangunan fisiknya masih dalam tahap pembangunan di kawasan Kecamatan Palaran.

"Bahkan Juli tahun ini pun siap menampung siswa perdana sebanyak 100 orang. Namun karena bangunan belum siap, maka siswa angkatan pertama pada Sekolah Rakyat akan menumpang di sekolah lain," ujar Asli Nuryadin disaduar dari ANTARA, Senin, 26 Mei 2025.

Didanai penuh oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan anggaran senilai Rp 285 miliar, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program nasional untuk menanggulangi kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Konsep ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005, yang menempatkan penuntasan kemiskinan sebagai tanggung jawab Kemensos.

Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat hanya akan menampung siswa jenjang SMA dari keluarga tidak mampu.

Namun, fasilitas yang ditawarkan tak kalah dari sekolah swasta bertaraf internasional: ruang belajar modern, laboratorium lengkap, dan lingkungan belajar berkualitas tinggi.

"Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo, untuk mengupayakan supaya orang miskin bisa menikmati sekolah yang mewah dengan fasilitas lengkap, laboratorium lengkap, kemudian dengan model pendidikan modern agar kualitas siswa juga meningkat," katanya.

Baca Juga: BBM di Samarinda Aman, Tapi Andi Harun Tak Mau Ambil Risiko

Ke depan, kapasitas sekolah ini ditargetkan mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruhnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di Samarinda.

Walaupun menggunakan lahan milik Pemerintah Kota Samarinda, pengelolaan penuh berada di tangan pemerintah pusat, melalui sinergi antara Kemensos dan Kementerian Pendidikan.

"Meski namanya Sekolah Rakyat Samarinda, namun sekolah ini tidak dikelola oleh Pemkot Samarinda, namun sepenuhnya dikelola pemerintah pusat," jelas Asli, yang juga merupakan mantan Kepala Bappeda Samarinda.

Peran pemerintah kota, tambahnya, lebih pada fasilitasi lahan, dukungan teknis, serta keterlibatan karena siswa yang ditampung adalah warga Samarinda.