Dari 20 Ribu Jadi 61 Ribu Jemaah, Desain Masjid Negara IKN Direvisi

SuaraKaltim.id - Pembangunan Masjid Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), terus menunjukkan kemajuan meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan teknis.

Proyek ikonik ini kini telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan rampung tahun ini.

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono ketika berada di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Selasa, 3 Juni 2025.

“Pembangunan Masjid Negara IKN sampai saat ini masih terus berjalan,” ujar Basuki disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Kemajuan konstruksi terutama terlihat pada pengerjaan struktur atap dan menara (minaret).

Namun, Basuki mengungkapkan, proses pembangunan tidak sepenuhnya mulus karena terkendala curah hujan tinggi serta adanya revisi desain.

“Pembangunan masjid terkendala hujan deras, dan juga ada perubahan desain masjid yang harus disesuaikan,” tambahnya.

Revisi desain tersebut dilakukan untuk memperluas kapasitas tampung masjid. Semula dirancang untuk 20.000 jemaah, kini ditingkatkan agar mampu menampung hingga 50.000–61.000 jemaah.

Sebagai bagian dari tahap awal pembangunan kawasan tempat ibadah di IKN, masjid ini akan diikuti oleh rumah-rumah ibadah lainnya seperti gereja Katolik, gereja Kristen, vihara, dan klenteng.

Baca Juga: Prostitusi di Sekitar IKN Menurun, Polda Kaltim Tetap Lakukan Pengawasan Ketat

“Kendati mengalami kendala, kemajuan atau progres pembangunan masjid negara terus dikebut,” katanya.

Masjid Negara IKN dirancang tak sekadar menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kebhinekaan Indonesia.

Basuki menambahkan bahwa bangunan ini mengusung desain futuristik dengan pendekatan ramah lingkungan atau green building.

“Masjid Negara IKN dirancang sebagai simbol kerukunan dan kemajemukan bangsa, desain masjid tersebut futuristik dengan konsep gedung hijau (green building),” tuturnya.

PLN Libatkan Penegak Hukum dalam Sosialisasi Ganti Rugi Lahan untuk IKN

PT PLN (Persero) terus memastikan setiap proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mendukung tata kelola yang bersih dan sesuai hukum. Dalam proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kuaro – GIS 4 IKN, tim Pertanahan dan Perizinan PLN Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Timur 1 (UPP KLT 1) telah menggelar sosialisasi nilai ganti rugi lahan kepada warga terdampak.

Hal itu disampaikan General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur, Raja Muda Siregar, di Balikpapan, Senin, 2 Juni 2025.

“Kami ingin memastikan proses pengadaan tanah berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Raja Muda, dikutip dari ANTARA, Selasa, 3 Juni 2025.

Sosialisasi berlangsung pada akhir Mei di sejumlah desa terdampak di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, yakni Desa Rangan, Desa Sandeley, dan Desa Modang.

Di hadapan warga, tim PLN menjelaskan mekanisme ganti rugi serta landasan penetapan nilai lahan yang telah dinilai oleh lembaga appraisal independen.

Guna menjamin akuntabilitas, PLN juga melibatkan unsur pemerintah desa dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Paser, Polsek Kuaro, Babinsa, dan Binda Kalimantan Timur dalam proses pendampingan pengadaan lahan.

“Infrastruktur ketenagalistrikan SUTT 150 kV Kuaro – GIS 4 IKN merupakan bagian integral dari interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,” jelas Raja Muda Siregar.

Ia menekankan pentingnya proyek ini dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik, terutama untuk mendukung sistem Gardu Induk Kuaro dan GIS 4 yang merupakan tulang punggung kelistrikan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"PLN mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap proyek ini dan berharap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di IKN dapat berjalan lancar serta berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.