100 Hari Rudy Masud Dikritik Mahasiswa, Seno Aji Pilih Jalan Dialog

SuaraKaltim.id - Aliansi Gabungan Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) menyuarakan kritik keras terhadap 100 hari kerja pemerintahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Rabu, 4 Juni 2025.

Di tengah sorotan terhadap berbagai janji kampanye yang dinilai belum terealisasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji merespons dengan pendekatan terbuka dan mengajak mahasiswa berdiskusi langsung.

Seno menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menghargai masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius.

Mengenai isu tambang ilegal yang menjadi sorotan publik, Seno memastikan bahwa penanganan akan dilakukan sesuai dengan regulasi.

Baca Juga: Gratispol untuk Guru di Kaltim, Pengamat: Jangan Asal Sekolah S2

Ia juga menyinggung urgensi peningkatan kontribusi sosial perusahaan tambang di Kaltim.

"Gubernur Rudy Mas'ud telah menyurati dan menemui seluruh perusahaan tambang untuk menaikkan CSR menjadi Rp2.000 per ton. Jika ini terealisasi, kita bisa mendapatkan Rp1 triliun per tahun," jelas Seno Aji, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Anggaran tambahan dari peningkatan CSR, lanjut Seno, akan digunakan untuk membenahi sektor pendidikan serta memberi insentif kepada guru dan dosen.

Di sisi lain, tuntutan mahasiswa soal minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi perhatian. Seno mengakui bahwa RTH di Samarinda baru mencapai tujuh persen dan hal itu perlu segera dibenahi.

"Kami terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memperbesar RTH dan membantu mengurangi potensi banjir di masa mendatang," ujarnya.

Baca Juga: Internet Gratis Jadi Penopang Digitalisasi Koperasi Merah Putih di Kaltim

Terkait perlindungan masyarakat adat, Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim memberi perhatian besar terhadap hak-hak mereka.

Ia mencontohkan penghargaan Kalpataru untuk komunitas adat di Paser sebagai komitmen konkret.

"Kami akan melindungi masyarakat adat di seluruh Kaltim agar mereka dapat hidup sejahtera di daerahnya masing-masing," kata Seno Aji.

Ia juga menyoroti kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat di Muara Kate yang tengah diproses di tingkat pusat.

"Kami terus mengawal proses investigasi ini agar segera menuntaskan siapa yang bersalah di Muara Kate dan mendapatkan hukuman yang setimpal," tegasnya.

Menutup dialog dengan mahasiswa, Seno menyampaikan harapan agar semua pihak tetap fokus pada kerja-kerja positif untuk kemajuan daerah.

"Kita akan bersama-sama para mahasiswa untuk selalu mengedepankan hal-hal yang positif supaya Kalimantan Timur ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa menciptakan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul dan sejahtera," tutup Seno Aji.

Sementara itu, Presiden BEM KM Unmul Ilham Maulana menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan sinyal keras kepada Pemprov Kaltim atas banyaknya janji yang belum terealisasi.

"Kami menegaskan bahwa hari ini poin tuntutan dan keresahan kami diterima dan publik mengetahui apabila ke depan dan beberapa bulan ke depan masih terjadi persoalan yang sama, maka kami akan kembali dengan berjumlah massa yang berlipat ganda," tuntut Ilham.

Beberapa isu yang diangkat mahasiswa mencakup janji pendidikan gratis S1-S3, layanan kesehatan gratis, umrah gratis untuk marbot, serta peluncuran aplikasi SAKTI yang menurut mereka belum berjalan maksimal.

Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya perlindungan ruang hidup masyarakat adat dan kebebasan berpendapat.

Pendidikan Gratis, Umrah Gratis, tapi Masih Wacana: Mahasiswa Kasih Rapor Merah ke Rudy Masud

Memasuki 100 hari masa kerja Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, kritik tajam datang dari kelompok mahasiswa.

Lewat aksi demonstrasi dan unggahan di media sosial, mereka menyampaikan penilaian kinerja pemerintah provinsi yang dinilai jauh dari harapan.

Aliansi gabungan mahasiswa Kaltim secara terbuka memberi "rapor merah" untuk Rudy Mas’ud, sebagai peringatan atas janji-janji kampanye yang hingga kini belum sepenuhnya ditepati.

Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, Ilham Maulana, menyampaikan kekecewaannya terhadap realisasi program prioritas yang dijanjikan gubernur saat kampanye lalu.

“Kami menilai bahwa dalam 100 hari ini, terdapat berbagai persoalan terkait program-program yang sudah terlaksana maupun janji-janji kampanye yang belum juga terealisasi. Beberapa program memang telah dijalankan, namun kami menekankan bahwa semuanya harus ditunaikan secara konkret, bukan sekadar wacana,” tegas Ilham, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 4 Juni 2025.

Rapor merah yang diunggah di media sosial menyoroti sejumlah program unggulan, mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, seragam gratis, umrah gratis bagi marbot masjid, hingga aplikasi SAKTI.

Semua dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan dan konkret.

Isu lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat juga menjadi perhatian penting dalam tuntutan mereka.

“Kalimantan Timur harus tetap terjaga dari sisi lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat yang hingga kini masih kami perjuangkan. Kami juga menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa yang selama ini kerap mendapat intimidasi saat melakukan aksi demonstrasi,” ujar Ilham lagi.

Dalam aksi mereka di depan Kantor Gubernur Kaltim, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama:

1. Realisasi delapan program prioritas gubernur dan wakil gubernur.
2. Hentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di Kaltim.
3. Pemprov harus menagih kontribusi CSR dari perusahaan tambang.
4. Perbaiki tata kelola lingkungan hidup.
5. Akui dan penuhi hak masyarakat adat.

“Kelima poin ini belum diselesaikan secara serius dan konkret. Kami hanya mendengar janji-janji dan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan sampai dalam sisa masa jabatan ke depan, berbagai kekurangan ini terus berulang,” tutur Ilham.