Desa Wisata Jadi Andalan Kaltim di Tengah Efisiensi Anggaran

SuaraKaltim.id - Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata sebagai strategi utama yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan bahwa skema pengembangan desa wisata kini diarahkan menjadi program unggulan dengan penekanan pada pembagian peran yang jelas antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Hal itu dia sampaikan saat dalam diskusi “Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kolaborasi dan Inovasi” di Samarinda, Rabu, 4 Juni 2025. 

“Misalnya kabupaten/kota berperan memperkuat desa wisata dari tahap rintisan menuju berkembang, sementara provinsi mendukung dari berkembang ke maju. Untuk tingkat mandiri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kemenparekraf,” jelasnya, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 5 Juni 2025.

Ririn mengungkapkan, dari 112 desa wisata yang telah terdata di Kaltim, pemerintah provinsi tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mempertegas kerangka kerja kolaboratif tersebut.

Regulasi ini nantinya juga akan disosialisasikan ke publik melalui berbagai kanal, termasuk media massa.

Ia juga menyoroti bahwa Kaltim memiliki modal kuat untuk mendukung target nasional 6.000 desa wisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), baik dari kekayaan alam, budaya, hingga potensi ekowisata.

“Misalnya Desa Budaya Pampang yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata budaya. Potensinya tidak hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Untuk memperluas jangkauan promosi, Dispar Kaltim menggandeng berbagai pihak mulai dari media, influencer, hingga penyedia layanan informasi digital.

Baca Juga: 100 Hari Rudy Masud Dikritik Mahasiswa, Seno Aji Pilih Jalan Dialog

Menurut Ririn, strategi promosi yang adaptif menjadi kunci agar desa wisata tetap kompetitif.

“Kita punya destinasi ekowisata unggulan, tapi juga banyak destinasi buatan yang tetap ramai dan kompetitif. Promosi yang luas dan terstruktur sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Tanpa Agenda Pemerintah, Hotel Kaltim Kehilangan Nafas

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberi dampak langsung terhadap industri perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Sektor yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mendukung promosi pariwisata daerah kini mengalami perlambatan signifikan.

Dampaknya terasa mulai dari menurunnya okupansi kamar hingga terganggunya keberlangsungan operasional hotel.