SuaraKaltim.id - Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata sebagai strategi utama yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan bahwa skema pengembangan desa wisata kini diarahkan menjadi program unggulan dengan penekanan pada pembagian peran yang jelas antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
Hal itu dia sampaikan saat dalam diskusi “Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kolaborasi dan Inovasi” di Samarinda, Rabu, 4 Juni 2025.
“Misalnya kabupaten/kota berperan memperkuat desa wisata dari tahap rintisan menuju berkembang, sementara provinsi mendukung dari berkembang ke maju. Untuk tingkat mandiri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kemenparekraf,” jelasnya, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 5 Juni 2025.
Baca Juga: 100 Hari Rudy Masud Dikritik Mahasiswa, Seno Aji Pilih Jalan Dialog
Ririn mengungkapkan, dari 112 desa wisata yang telah terdata di Kaltim, pemerintah provinsi tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mempertegas kerangka kerja kolaboratif tersebut.
Regulasi ini nantinya juga akan disosialisasikan ke publik melalui berbagai kanal, termasuk media massa.
Ia juga menyoroti bahwa Kaltim memiliki modal kuat untuk mendukung target nasional 6.000 desa wisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), baik dari kekayaan alam, budaya, hingga potensi ekowisata.
“Misalnya Desa Budaya Pampang yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata budaya. Potensinya tidak hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan promosi, Dispar Kaltim menggandeng berbagai pihak mulai dari media, influencer, hingga penyedia layanan informasi digital.
Baca Juga: Pendidikan Gratis, Umrah Gratis, tapi Masih Wacana: Mahasiswa Kasih Rapor Merah ke Rudy Masud
Menurut Ririn, strategi promosi yang adaptif menjadi kunci agar desa wisata tetap kompetitif.
“Kita punya destinasi ekowisata unggulan, tapi juga banyak destinasi buatan yang tetap ramai dan kompetitif. Promosi yang luas dan terstruktur sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Tanpa Agenda Pemerintah, Hotel Kaltim Kehilangan Nafas
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberi dampak langsung terhadap industri perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sektor yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mendukung promosi pariwisata daerah kini mengalami perlambatan signifikan.
Dampaknya terasa mulai dari menurunnya okupansi kamar hingga terganggunya keberlangsungan operasional hotel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 5 Rekomendasi Mobil Tangguh Mulai Rp16 Jutaan: Tampilan Gagah dan Mesin Badak
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Tipe SUV Juni 2025: Harga di Bawah 80 Juta, Segini Pajaknya
- 36 Kode Redeem FF Max Terbaru 5 Juni: Klaim Ribuan Diamond dan Skin Senjata Apik
- 6 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Tranexamic Acid: Atasi Flek Hitam & Jaga Skin Barrier!
Pilihan
-
Daster Bukan Simbol Kemalasan: Membaca Ulang Makna Pakaian Perempuan
-
Daftar 5 Sepatu Olahraga Pilihan Dokter Tirta, Brand Lokal Kualitas Internasional
-
10 Mobil Bekas Punya Kabin Luas: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Keluarga
-
Daftar 5 Pinjol Resmi OJK Bunga Rendah, Solusi Dana Cepat Tanpa Takut Ditipu!
-
Hadapi Jepang, Patrick Kluivert Akui Timnas Indonesia Punya Rencana Bagus
Terkini
-
Pacu Produksi Pangan IKN, PPU Kebut Pembangunan Bengkel Alsintan
-
DPRD Berau Desak RSUD Baru Segera Difungsikan, Asalkan Fasilitas Sudah Lengkap
-
15 Kasus Asusila di Berau Sepanjang 2025, DPRD Dorong Ketegasan Hukum
-
Saldo Gratis Tanpa Misi? Buruan Klaim DANA Kaget Hari Ini Sebelum Kehabisan!
-
Saldo DANA Ratusan Ribu Bisa Kamu Dapatkan Gratis, Begini Caranya!