Akhir Juni, Lelang Tahap Dua IKN Dimulai, Fokus Kolaborasi dan Etika Proyek

"Kedisiplinan operasional tempat produksi beton siap pakai, termasuk kebersihan truk dan kepatuhan terhadap aturan kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih (over dimension over loading/ODOL) di jalan nasional harus ditaati," tegas Basuki.

IKN Tak Hanya Soal Gedung, tapi Juga Soal Integritas

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tak hanya berfokus pada aspek fisik seperti infrastruktur dan tata ruang.

Di balik pengerjaan megaproyek ini, ada upaya serius untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas sejak awal.

Baca Juga: Minim Irigasi di PPU, Tantangan Pangan di Halaman Depan IKN

Hal inilah yang menjadi dasar kolaborasi antara Otorita IKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua institusi sepakat bahwa pencegahan korupsi bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi bagian utama dari setiap tahapan kerja dalam pembangunan IKN, termasuk di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, ketika ditanya mengenai integritas tata kelola organisasi di Sepaku, Jumat, 20 Juni 2025.

"Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab," ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Senin, 23 Juni 2025.

Langkah konkret yang ditempuh meliputi edukasi internal dan penguatan sistem internal terhadap isu gratifikasi maupun benturan kepentingan.

Baca Juga: IKN Bergerak, PPU Gaspol Hadirkan 500 Lowongan Kerja untuk Warga Lokal

"Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN," tambah Basuki.

Sebagai institusi baru yang resmi dibentuk pada Januari 2023, Otorita IKN menyadari bahwa tantangan integritas cukup kompleks, terutama karena latar belakang pegawai yang berasal dari beragam instansi pemerintah dan sektor swasta.

Agung Dodit Muliawan, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, menjelaskan bahwa penting untuk menyamakan persepsi sejak dini dalam menjalankan organisasi yang menjunjung tinggi transparansi.

"Tentu dalam pelaksanaan ada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen antikorupsi harus dibangun dari dalam, melalui pemahaman bersama dan pembiasaan budaya kerja yang menjadikan integritas sebagai nilai utama.

"Dan juga perlu membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi," tegas Agung Dodit.