-
Pemprov Kaltim menegaskan kewajiban perusahaan tambang menjalankan CSR secara terukur dan berkelanjutan, bukan simbolis, melalui penyusunan roadmap dan audit transparan dengan melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, dan Baznas.
-
Program CSR diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk perbaikan rumah, pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, dan dukungan usaha kecil serta tidak boleh dialirkan ke luar Kaltim.
-
Pemprov Kaltim menggandeng LPEI melalui program Desa Devisa untuk memperkuat UMKM, koperasi, dan Bumdes agar mampu memproduksi komoditas unggulan berbasis desa dan menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.
Lewat Desa Devisa, Kaltim Bangun Desa Ekspor Berkelanjutan
Komitmen Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat ekonomi lokal kini mendapat dorongan baru.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) demi mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi unggulan.
Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar mampu menembus pasar ekspor.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, Rabu, 25 Juni 2025.
“Kerja sama ini bertujuan mendorong desa-desa potensial di Kaltim agar mampu menghasilkan komoditas unggulan bernilai ekspor secara berkelanjutan, melalui peningkatan produksi, kualitas, akses pasar global, serta dukungan pembiayaan,” ujarnya, disadur dari laman resmi Portal Kaltim, Kamis, 26 Juni 2025.
Inisiatif ini sejalan dengan program Desa Devisa milik LPEI, yang memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pembiayaan ekspor kepada pelaku usaha berbasis komunitas.
Beberapa wilayah seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Mahakam Ulu (Mahulu) telah diidentifikasi memiliki keunggulan komoditas seperti kakao, rumput laut, lada, pisang, hingga produk-produk UMKM yang siap dikembangkan lebih jauh.
Lebih dari sekadar proyek ekonomi, kolaborasi ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas produk desa, memperluas pasar, serta mengangkat daya saing UMKM lokal secara berkelanjutan.
Baca Juga: Umrah Gratis untuk Marbot, Wujud Terima Kasih Pemprov Kaltim kepada Penjaga Masjid
Pemerintah juga mendorong agar upaya ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau.
Dengan masuknya pembiayaan dari LPEI, desa-desa di Kaltim diharapkan mampu menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya tangguh secara lokal, tetapi juga berdaya saing di tingkat global. (NAD/ADV/Diskominfo)
Berita Terkait
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Urutan Pemakaian Air Mawar, Moisturizer, dan Sunscreen di Pagi Hari yang Tepat
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 15 Kode Redeem FF Terbaru 27 September 2026, Lengkap Trik Jitu Dapatkan Bundle Sasuke
- 9 Bedak Padat dan Tabur Terbaik di Indomaret di Bawah 50 Ribu
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Terkini
-
Kaltim Hadapi Tantangan Backlog 591 Ribu KK, Program Rumah Subsidi Digenjot
-
BKSDA Kaltim Lepasliarkan Orang Utan yang Viral Melintas di Jalan
-
Kawat Medis Tertinggal Dalam Jantung, Dugaan Malpraktik di RSUD Samarinda
-
PHRI Kritik Gubernur Rudy Mas'ud yang Utamakan Hotel BUMD untuk Kegiatan Dinas
-
Rudy Mas'ud Arahkan Kegiatan ke Hotel BUMD, Dinas Pariwisata Ungkap Alasannya