99 Calon Siswa Sekolah Rakyat Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Stadion Segiri

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tak hanya fokus pada pendidikan gratis dalam program Sekolah Rakyat, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan para calon siswanya.

Menyambut tahun ajaran baru, Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Dinas Sosial Samarinda menggelar pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi calon peserta didik, Senin, 14 Juli 2025.

Kegiatan ini berlangsung di area Stadion Segiri, Samarinda, dengan menyasar 99 siswa.

Tujuannya adalah memastikan kesiapan fisik dan mental anak-anak sebelum mereka mengikuti proses pembelajaran.

“Inisiasi kegiatan ini muncul agar anak-anak, khususnya calon peserta didik Sekolah Rakyat, memiliki kondisi kesehatan yang optimal. Dengan begitu, mereka bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal,” jelas Budy Setiawan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Samarinda, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.

Pemeriksaan meliputi sejumlah aspek krusial seperti tes penglihatan, pendengaran, dan kadar hemoglobin (HB), terutama bagi siswi perempuan.

Temuan medis juga akan dijadikan pertimbangan untuk pengaturan tempat duduk siswa di kelas.

“Anak-anak yang mengalami gangguan seperti penglihatan dan pendengaran akan kami rekomendasikan untuk duduk di barisan depan. Ini penting agar mereka tetap bisa menangkap materi pelajaran dengan baik,” lanjut Budy.

Tak hanya pemeriksaan dasar, para siswa juga mengikuti tes kebugaran fisik.

Baca Juga: Awas Jangan Menyimpang! Pemkot Samarinda Perketat Sistem Keuangan Sekolah Terpadu

Cuaca cerah dan kolaborasi lintas sektor membuat kegiatan ini berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah cuacanya sangat mendukung untuk tes kesehatan dan fisik siswa, semoga dapat berlangsung dengan lancar,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan ini melibatkan lima puskesmas utama di Kota Samarinda—Puskesmas Baqa, Wonorejo, Remaja, Segiri, dan Lempake.

Dukungan juga datang dari tim Dr OnCall dan sejumlah tenaga medis profesional yang bersiaga penuh di lokasi.

Langkah ini menjadi bukti bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga memastikan kesiapan fisik peserta didiknya, utamanya anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pemkot Samarinda menempatkan kesehatan sebagai fondasi penting demi menunjang proses belajar yang berkualitas dan menyeluruh.

Gedung Belum Siap, Sekolah Rakyat di Kaltim Jalan Dulu Pakai Skema Rintisan

Upaya menghadirkan pendidikan berkualitas dan inklusif melalui program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) kini memasuki tahap awal pelaksanaan.

Namun, karena gedung permanen belum tersedia, pemerintah daerah menjalankan program ini lewat skema sekolah rintisan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa telah disiapkan tiga lokasi sebagai sekolah rintisan, yaitu SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, dan BPVP Kaltim.

“Sekolah rintisan itu diperkenankan apabila sudah disetujui juga untuk pembangunan fisik. Contohnya di Samarinda sudah ditetapkan 1 titik,” ungkap Andi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 14 Juli 2025.

Program ini menargetkan daya tampung sekitar 1.000 siswa, mencakup jenjang SD kelas 1 sampai 6, 18 kelas untuk tingkat SMP, serta 9 kelas untuk jenjang SMA.

Namun, pelaksanaan melalui sekolah rintisan bersifat sementara dan tidak akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

“Makanya rintisan itu tidak akan ada di tahun-tahun selanjutnya, sekali ini saja. Nanti murid di sekolah rintisan semuanya akan ditempatkan di sekolah permanen,” bebernya.

Dari sisi pendanaan, operasional sekolah rintisan sebagian besar ditopang oleh APBN, sementara dukungan dari APBD Kaltim bersifat pelengkap, khususnya untuk kebutuhan non-struktural.

“Karena kalau lahan rintisan ini tidak diserahkan ke pusat, tapi tetap menggunakan lahannya pemerintah daerah. Sebenarnya tetap pembiayaannya itu dari pusat juga, cuma karena ini menggunakan fasilitas daerah, jadi ada beberapa kondisi yang memang juga perlu dukungan pemerintah daerah,” tegas Andi.

Sejauh ini, pemerintah pusat menargetkan 200 Sekolah Rakyat beroperasi pada 2025.

Sebanyak 63 di antaranya telah siap digunakan dengan memanfaatkan bangunan pemerintah yang ada, sedangkan sisanya — termasuk di Kaltim — masih menunggu penyelesaian gedung permanen atau menggunakan skema rintisan.