Tanggap Darurat Kekeringan, Pemprov Kaltim Salurkan 68,5 Ton Beras ke Mahulu

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmennya dalam merespons cepat krisis kemanusiaan akibat kekeringan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebanyak 68,5 ton beras dan 1.577 paket logistik disalurkan ke daerah terdampak, termasuk wilayah paling terpencil seperti Kecamatan Long Apari.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Logistik BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto, menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan langkah cepat yang diambil setelah Pemkab Mahulu menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan pada 28 Juli 2025.

"Bantuan ini merupakan respons cepat setelah Pemerintah Kabupaten Mahulu menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan pada 28 Juli 2025," kata Sugeng di Samarinda, disadur dari ANTARA, Kamis, 31 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa distribusi logistik dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai pihak, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menghadapi situasi darurat.

"Kami terus berkoordinasi lintas sektor. Hasilnya, bantuan logistik telah disiapkan dan mulai didistribusikan ke wilayah terdampak," ujarnya.

Sebagian besar bantuan berupa beras tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pertanian Kaltim dan Perum Bulog.

Bantuan ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah minimnya akses akibat kekeringan yang berkepanjangan.

Sementara itu, Dinas Perdagangan dan UMKM Kaltim turut ambil bagian dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok.

Baca Juga: 569 Jiwa Terdampak Kekeringan, Pemkab Mahulu Siapkan Status Siaga

Mereka menggandeng pelaku usaha lokal di Mahulu untuk menggelar operasi pasar, khususnya untuk komoditas penting seperti gula dan minyak goreng.

"Operasi pasar ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas pokok seperti gula dan minyak goreng, sehingga warga tetap bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau," jelas Sugeng.

Selain distribusi beras, BPBD juga menyalurkan 1.577 paket sembako di Kecamatan Long Apari yang terdiri atas berbagai kebutuhan pokok.

Paket ini ditujukan untuk meringankan beban warga yang aksesnya sangat terbatas karena kondisi geografis dan dampak kekeringan ekstrem.

"Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan yang layak," ujarnya.

BPBD Kaltim memastikan bahwa pemantauan terus dilakukan secara aktif di lapangan, bekerja sama dengan BPBD Mahulu agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran.

Upaya jangka panjang pun mulai disiapkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi kekeringan di masa depan.

"Kami berkomitmen untuk terus mendampingi warga Mahulu dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan hingga kondisi kembali normal," kata Sugeng.

Rp 206 Miliar untuk Mahulu: Jalan Darat Pertama Kini Dikerjakan

Setelah puluhan tahun hanya mengandalkan Sungai Mahakam sebagai satu-satunya jalur transportasi utama, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), akhirnya melihat titik terang untuk keluar dari keterisolasian wilayah.

Pembangunan jalan darat Tering–Ujoh Bilang sejauh 28 kilometer resmi dimulai, menandai era baru keterhubungan fisik dan sosial bagi salah satu daerah terluar di Kalimantan.

Dukungan datang dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai infrastruktur ini sebagai wujud keseriusan pemerintah menjawab kebutuhan dasar masyarakat pedalaman.

Ia tak menampik bahwa kondisi Mahulu selama ini sangat rentan terhadap gangguan distribusi, terutama ketika jalur sungai tak bisa diandalkan.

Hal itu disampaikan Ekti pada Selasa, 29 Juli 2025.

“Ketika air surut, masyarakat Mahulu sangat menderita. Transportasi macet, logistik tertahan, harga bahan pokok melonjak. Jalan darat ini akan menjadi penyambung kehidupan,” ujar Ekti, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 31 Juli 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengalokasikan dana Rp206 miliar dari APBD Murni 2025 untuk mendukung proyek ini.

Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap awal pelaksanaan. Jalan penghubung dari Tering ke Ujoh Bilang akan membentang sepanjang 136 kilometer, dengan skema pembiayaan lintas pemerintah:

• Segmen 0–10 km didanai melalui APBN,
• Segmen 10–41 km ditanggung APBD Kaltim,
• Segmen 41–117 km kembali ke APBN,
• Segmen 117–136 km menjadi tanggung jawab Pemkab Mahulu.

Menurut Ekti, dominasi sungai sebagai satu-satunya jalur transportasi selama ini berdampak besar terhadap lambatnya distribusi kebutuhan dasar, dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.

“Distribusi beras ke Long Pahangai atau Long Apari bisa berkali lipat harganya dibanding di kota. Jalan darat akan memperpendek waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat pembangunan,” jelasnya.

Ia memastikan DPRD Kaltim akan konsisten mengawal pembangunan ini hingga rampung sepenuhnya.

Bagi Mahulu, keberadaan jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi fondasi bagi pelayanan dasar yang selama ini sulit dijangkau, seperti kesehatan dan pendidikan.

“Ini bukan sekadar proyek. Ini misi peradaban. Masyarakat Mahulu berhak atas kemudahan akses seperti daerah lain,” pungkas Ekti.