Toha Dukung Prabowo: Keppres IKN Harus Menunggu Infrastruktur Siap

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan dasar yang merata dan inklusif.

Melalui program Kartu Penajam Cerdas, sedikitnya 6.000 siswa baru tingkat SD dan SMP menjadi sasaran penerima manfaat pada tahun ajaran 2025/2026.

Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor ketika dimintai keterangan mengenai program prioritas bidang pendidikan, di Penajam, Rabu, 30 Juli 2025.

"Program Kartu Cerdas Penajam akan sasar sekitar 6.000 peserta didik," ujar Mudyat.

Program ini menyasar anak-anak yang baru masuk ke kelas I SD dan kelas VII SMP di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

Tujuan utama meringankan beban biaya pendidikan yang kerap memberatkan orang tua saat tahun ajaran baru dimulai.

Untuk menjamin ketepatan sasaran, pemerintah daerah terus menyempurnakan skema pelaksanaan dan menyesuaikan regulasi agar program berjalan efektif.

Bantuan disalurkan dalam bentuk dana tunai guna mengganti pengeluaran awal orang tua peserta didik, seperti perlengkapan sekolah.

Program ini juga telah disusun agar tidak tumpang tindih dengan bantuan pendidikan lainnya yang bersumber dari provinsi maupun pemerintah pusat.

Baca Juga: Dukung IKN dari Hulu: PPU Luncurkan Beras Lokal Benuo Taka

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) PPU telah menyiapkan mekanisme teknis agar koordinasi lintas program berjalan optimal.

Mudyat menekankan bahwa tujuan utama dari Kartu Penajam Cerdas adalah memastikan tidak ada anak yang gagal sekolah hanya karena alasan ekonomi.

“Program ini dirancang melalui beberapa tahapan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Pelaksanaan program masih menunggu dasar hukum berupa peraturan bupati (perbup) yang ditargetkan terbit menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.

Meski tahun ajaran telah berjalan, pemerintah tetap berkomitmen menyalurkan bantuan secepat mungkin.

“Kami tetap komitmen mempercepat realisasi penyaluran bantuan pendidikan tersebut,” tambah Mudyat.