- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud masih menjadi perbincangan terkait mobil dinas, terbaru soal rumah jabatan.
- Di sisi lain, Gubernur Kaltim ini menuai sorotan lantaran sejumlah keluarganya menduduki jabatan strategis.
- Keluarga Rudy Mas'ud memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha sebelum kemudian aktif di dunia politik.
Di lingkup birokrasi daerah, Syarifah Asmawati, yang memiliki hubungan keluarga dari pihak istri, menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
Di luar pemerintahan, keterlibatan keluarga juga terlihat di sektor organisasi dan dunia usaha.
Putri Ananda Nur Ramadhani, yang merupakan bagian dari keluarga Mas'ud, menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim periode 2025–2030.
Sebagian posisi tersebut diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, seperti jabatan kepala daerah dan anggota legislatif, sementara lainnya melalui proses penunjukan atau mekanisme internal organisasi.
Keterlibatan sejumlah anggota keluarga ini juga tidak terlepas dari latar belakang politik dan bisnis yang dimiliki keluarga Mas'ud.
Sejumlah anggotanya diketahui aktif di Partai Golkar, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Rudy Mas'ud sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim.
Dalam beberapa pemilihan umum terakhir, nama-nama dari keluarga ini berhasil menempati berbagai posisi strategis, mulai dari kepala daerah, legislatif daerah, hingga tingkat nasional.
Selain itu, sebelum terjun ke dunia politik, keluarga Mas'ud juga dikenal memiliki latar belakang di sektor usaha, khususnya di bidang energi dan pelayaran.
Dengan posisi Rudy Mas'ud sebagai Gubernur Kaltim sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, serta keterlibatannya di tingkat nasional sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), pengaruh politik keluarga ini terlihat menjangkau berbagai level, baik daerah maupun nasional.
Fenomena keterlibatan keluarga dalam jabatan publik sendiri bukan hal baru dalam dinamika politik daerah.
Hal ini kerap menjadi perhatian dalam diskursus tata kelola pemerintahan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan.
Meski demikian, penilaian terhadap fenomena tersebut tetap bergantung pada mekanisme yang ditempuh serta kinerja masing-masing individu dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.
Kontributor: Giovanni Gilbert
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Fundamental Kokoh, PSGO Imbangi Pertumbuhan Usaha dan Pembagian Dividen
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Hujan Petir saat Perayaan Iduladha
-
Presiden Prabowo Berikan 13 Sapi Kurban untuk Masyarakat Kaltim
-
Kenali Sukuk ST016, Instrumen Investasi Syariah yang Kian Diminati
-
Praktis dan Penuh Makna, BRI dan Rumah Zakat Hadirkan Qurban Digital di BRImo