Eko Faizin
Minggu, 12 April 2026 | 18:37 WIB
Rumah Dinas Gubernur Kaltim. [Dok. Pemprov Kaltim]
Baca 10 detik
  • Pemprov Kaltim menjelaskan anggaran renovasi rumah dinas gubernur senilai Rp25 miliar.
  • Diskominfo Kaltim menyebut angka itu bukan merupakan biaya tunggal untuk 1 objek bangunan.
  • Dana Rp25 miliar merupakan akumulasi pengerjaan dari rumah gubernur hingga ruang kerja.

SuaraKaltim.id - Anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) disebut-sebut mencapai Rp25 miliar menuai perhatian publik.

Pemprov Kaltim melalui Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan biaya tunggal untuk satu objek bangunan.

"Ini sudah disiapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat, sekaligus penyesuaian kondisi bangunan yang sekian tahun tidak ditempati," katanya, Kamis (9/4/2026).

Faisal menjelaskan anggaran Rp25 miliar itu merupakan akumulasi dari berbagai tahap pengerjaan yang mencakup rumah jabatan gubernur, wakil gubernur, hingga penataan ruang kerja kantor gubernur.

Dia merinci bahwa sumber pembiayaan berasal dari lintas tahun anggaran, mulai dari APBD 2024, APBD 2025, hingga APBD Perubahan 2025 atau Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Melansir Kaltimtoday.co--jaringan Suara.com, anggaran rumah dinas Gubernur Kaltim di antaranya Rp12 miliar untuk 35 item kegiatan.

Dana itu, meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan rutin, pengadaan meubeler, peralatan dapur, hingga sistem pemadam kebakaran.

Sementara budget untuk rumah jabatan Wakil Gubernur dialokasikan sebesar Rp4,9 miliar yang mencakup 17 item kegiatan.

Selain itu ada juga ruang kerja Kantor Gubernur yang menelan dana senilai Rp8,2 miliar untuk 5 item penataan interior dan fasilitas kerja.

Melalui rincian ini, Pemprov Kaltim berharap masyarakat dapat melihat gambaran utuh bahwa anggaran tersebut bersifat akumulatif untuk menunjang kelayakan fasilitas kerja dan hunian pimpinan daerah.

"Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa angka Rp25 miliar merupakan gabungan dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran, sehingga tidak seluruhnya digunakan hanya untuk satu rumah dinas," tegas Faisal.

Load More