Rudy Mas'ud Arahkan Kegiatan ke Hotel BUMD, Dinas Pariwisata Ungkap Alasannya

SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud meminta perangkat daerah mengutamakan penggunaan hotel milik BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal turut angkat bicara terkait surat imbauan tersebut. Ia menjelaskan arahan itu berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah.

"Salah satu alasan Pak Gubernur pasti karena kondisi keuangan. Kondisi keuangan kami sudah sangat minim sekali untuk kegiatan di hotel dan makan minum," kata Faisal dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com.

Dia menyatakan, saat ini pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran, termasuk untuk kebutuhan kegiatan di hotel serta belanja makan dan minum.

Menurut Faisal, penggunaan hotel BUMD dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan biaya kegiatan.

Ia menegaskan, arahan tersebut bukan berarti seluruh kegiatan pemerintah harus selamanya dilaksanakan di hotel milik BUMD. Beberapa agenda yang sudah dijadwalkan juga akan berlangsung di hotel swasta nantinya.

"Dan itu tidak harga mati untuk seterusnya," terang Faisal.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa arahan itu diberikan agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran, dengan memilih tempat yang dinilai menawarkan biaya lebih rendah.

Sementara, Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Samarinda menyayangkan surat imbauan tersebut.

Mereka menilai bahwa surat itu mencederai para pemilik hotel swasta di bawah naungan PHRI, karena dinilai tidak adil dalam perputaran ekonominya.

Terlebih, kata Ketua BPC PHRI Kota Samarinda Leny Marlina, hotel-hotel swasta juga berkontribusi dalam PAD.

"Sangat menyayangkan sekali surat imbauan itu. Apalagi di saat efisiensi kaya gini, seluruh hotel swasta juga sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan pemerintahan atau event demi meningkatkan okupansinya," ungkapnya.

Leny ingin agar Gubernur Rudy Mas'ud bisa lebih bijak dalam mengeluarkan surat imbauan tersebut.

PHRI berharap pemerintah justru memperbanyak penyelenggaraan event nasional di Samarinda agar mendatangkan pengunjung dari luar daerah dan mendorong tingkat hunian hotel.

"Upaya ke depannya, kami akan menerima masukan dari seluruh pengurus PHRI, kira-kira langkah apa yang bisa kami lakukan untuk menyikapi surat tersebut," tegas Leny.