PHRI Kritik Gubernur Rudy Mas'ud yang Utamakan Hotel BUMD untuk Kegiatan Dinas

SuaraKaltim.id - Imbauan Gubernur Kalimatan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang meminta perangkat daerah mengutamakan penggunaan hotel milik BUMD saat melaksanakan kegiatan kedinasan menuai polemik.

Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Samarinda menyayangkan surat intruksi gubernur tersebut.

Ketua BPC PHRI Samarinda Leny Marlina menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kesempatan hotel swasta di Samarinda mendapatkan kegiatan dari pemerintah.

Padahal, kata dia, pelaku usaha perhotelan juga selama ini memberikan kontribusi terhadap daerah, termasuk melalui penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami selaku Ketua PHRI dan anggota PHRI se-Kota Samarinda sangat menyayangkan surat edaran itu terkait imbauan yang diedarkan oleh Gubernur kita, Bapak Rudy Mas'ud. Kami juga selaku penggiat hotel yang ada di Kota Samarinda membutuhkan kegiatan-kegiatan dari pemerintah untuk dilaksanakan di hotel-hotel yang ada di Kota Samarinda," ungkap Leny dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com.

Disebutkan dalam imbauan gubernur itu, perangkat daerah yang melakukan perjalanan dinas ke Samarinda diimbau mengutamakan Hotel Claro Pandurata Samarinda sebagai tempat menginap maupun penyelenggaraan rapat, pertemuan, bimbingan teknis, dan kegiatan kedinasan lainnya.

Padahal, Leny mengatakan, kondisi industri perhotelan Samarinda saat ini tengah menghadapi tekanan ditengah badai efisiensi.

Ia mengatakan tingkat okupansi menurun, sementara sejumlah hotel disebut telah melakukan pengurangan karyawan hingga menerapkan pola shift kerja yang buka-tutup.

Beberapa waktu lalu, PHRI sempat bersurat kepada pemerintah provinsi untuk mengadakan audiensi. Namun, hingga saat ini belum ada respon dari pemprov.

Menjelang rakerda pada Oktober mendatang, PHRI berencana untuk meminta masukan lebih dari para pengurus anggota PHRI, terkait upaya lanjutan menyikapi surat imbauan darj gubernur tersebut.

"Gubernur sebaiknya tidak perlu mengeluarkan surat edaran imbauan terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Claro yang ada di Kota Samarinda. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini, okupansi hotel kami sudah sangat menurun," sebutnya.

PHRI berharap pemerintah justru memperbanyak penyelenggaraan event nasional di Samarinda agar mendatangkan pengunjung dari luar daerah dan mendorong tingkat hunian hotel.

"Kalau semuanya ditumpuk di Hotel Claro, terus hotel-hotel lain yang ada di Kota Samarinda itu mengharapkan apa, kalau tidak mengharapkan dari event-event atau kegiatan-kegiatan pemerintah," tegas Leny.