- Wali Kota Samarinda Andi Harun mempersoalkan kebijakan Pemprov Kaltim yang mengurangi target pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar.
- Andi Harun menilai penerbitan surat pemberitahuan mendahului keputusan gubernur tanggal 2 November 2026 sebagai tindakan cacat prosedur.
- Kebijakan pemotongan tiga persen dana bagi hasil pajak sebelum dibagikan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Andi Harun, dasar hukum pemotongan tersebut perlu diperjelas. Dia menyebut pengaturan mengenai insentif pemungutan mengacu pada PP Nomor 69 Tahun 2010, bukan UU HKPD maupun PP Nomor 35 Tahun 2023.
Dia juga menegaskan bahwa angka 3 persen dalam aturan tersebut merupakan batas maksimal insentif, bukan ketentuan yang otomatis membolehkan pengurangan dari porsi bagi hasil kabupaten/kota.
"Angka tiga persen pun itu hanya plafon maksimal. Tapi tidak boleh langsung dijadikan sebagai pengurang atau pemotong terhadap bagi hasilnya kabupaten/kota," jelasnya.
Andi Harun berpandangan, porsi 70 persen yang menjadi hak kabupaten/kota semestinya dihitung secara bruto sebelum mekanisme pemberian insentif pemungutan diterapkan.
Wali Kota Samarinda itu juga menyinggung penggunaan peraturan gubernur sebagai dasar dalam praktik pemotongan dana bagi hasil tersebut.
Menurutnya, peraturan gubernur tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah.
"Pergub tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Asasnya mengatakan begitu," ujarnya.
Andi Harun menilai persoalan prosedur penyesuaian target pendapatan dan mekanisme pemotongan bagi hasil pajak tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan hak penerimaan daerah.
Kebijakan penyesuaian yang berdampak pada pengurangan target pendapatan sekitar Rp209 miliar itu juga menjadi persoalan bagi Pemkot Samarinda dalam menyusun dan mengelola kemampuan fiskal daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen