Eko Faizin
Sabtu, 21 November 2026 | 11:17 WIB
Wali Kota Samarinda Andi Harun. [Ist]
Baca 10 detik
  • Wali Kota Samarinda Andi Harun mempersoalkan kebijakan Pemprov Kaltim yang mengurangi target pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar.
  • Andi Harun menilai penerbitan surat pemberitahuan mendahului keputusan gubernur tanggal 2 November 2026 sebagai tindakan cacat prosedur.
  • Kebijakan pemotongan tiga persen dana bagi hasil pajak sebelum dibagikan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Harun, dasar hukum pemotongan tersebut perlu diperjelas. Dia menyebut pengaturan mengenai insentif pemungutan mengacu pada PP Nomor 69 Tahun 2010, bukan UU HKPD maupun PP Nomor 35 Tahun 2023.

Dia juga menegaskan bahwa angka 3 persen dalam aturan tersebut merupakan batas maksimal insentif, bukan ketentuan yang otomatis membolehkan pengurangan dari porsi bagi hasil kabupaten/kota.

"Angka tiga persen pun itu hanya plafon maksimal. Tapi tidak boleh langsung dijadikan sebagai pengurang atau pemotong terhadap bagi hasilnya kabupaten/kota," jelasnya.

Andi Harun berpandangan, porsi 70 persen yang menjadi hak kabupaten/kota semestinya dihitung secara bruto sebelum mekanisme pemberian insentif pemungutan diterapkan.

Wali Kota Samarinda itu juga menyinggung penggunaan peraturan gubernur sebagai dasar dalam praktik pemotongan dana bagi hasil tersebut.

Menurutnya, peraturan gubernur tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah.

"Pergub tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Asasnya mengatakan begitu," ujarnya.

Andi Harun menilai persoalan prosedur penyesuaian target pendapatan dan mekanisme pemotongan bagi hasil pajak tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan hak penerimaan daerah.

Kebijakan penyesuaian yang berdampak pada pengurangan target pendapatan sekitar Rp209 miliar itu juga menjadi persoalan bagi Pemkot Samarinda dalam menyusun dan mengelola kemampuan fiskal daerah.

Load More