- Wali Kota Samarinda Andi Harun mempersoalkan kebijakan Pemprov Kaltim yang mengurangi target pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar.
- Andi Harun menilai penerbitan surat pemberitahuan mendahului keputusan gubernur tanggal 2 November 2026 sebagai tindakan cacat prosedur.
- Kebijakan pemotongan tiga persen dana bagi hasil pajak sebelum dibagikan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda Andi Harun mempersoalkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya target pendapatan Kota Samarinda sekitar Rp209 miliar.
Tak hanya mempersoalkan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah, Andi Harun juga menyoroti dugaan persoalan prosedur penerbitan kebijakan serta pemotongan 3 persen dana bagi hasil untuk insentif pemungutan sebelum dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), Andi Harun memaparkan perkembangan kondisi APBD Perubahan Samarinda setelah adanya penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpengaruh cukup besar terhadap penerimaan daerah. Target pendapatan Kota Samarinda disebut berkurang sekitar Rp209 miliar.
Andi Harun menjelaskan, Pemkot Samarinda menerima surat dari Pemprov Kaltim pada 7 Oktober 2026. Surat yang ditandatangani Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud itu berisi penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak untuk 10 kabupaten/kota.
Namun, dia mempertanyakan urutan penerbitan surat tersebut dengan keputusan gubernur yang disebut menjadi dasar kebijakan.
"Suratnya 7 Oktober, keputusan gubernurnya konon kalau ada itu tertanggal 2 November. Berarti kan retroaktif itu. Retroaktif itu apa? Berlaku surut," kata Andi Harun dikutip dari Kaltimfaktual--jaringan Suara.com.
Dia menilai, apabila keputusan gubernur baru diterbitkan setelah surat pemberitahuan disampaikan, terdapat persoalan prosedur yang perlu ditelusuri.
"Gubernurnya, keputusan gubernurnya belakangan, korespondensinya lebih duluan. Itu satu. Nanti lebih lengkap ada di paparan saya, pasalnya apa segala macam. Yang pertama tadi patut dikualifikasi cacat prosedur," tegas Wali Kota.
Selain urutan penerbitan keputusan, Andi Harun juga mempertanyakan mekanisme pembagian hasil pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dia mengaku menemukan persoalan tersebut setelah Pemkot Samarinda meminta penjelasan tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Andi Harun merujuk pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), PP Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah provinsi.
Menurut penjelasannya, ketentuan pembagian hasil pajak yang dimaksud menetapkan porsi 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk pemerintah provinsi.
Namun, dia menyebut terdapat pemotongan 3 persen untuk insentif pemungutan atau yang dikenal sebagai upah pungut sebelum dana dibagikan kepada daerah.
"Artinya yang diterima oleh kabupaten/kota ini tidak lagi 70 persen. Kalau dikurangi 3 persen berarti yang diterima cuma 67,9 persen," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen