SuaraKaltim.id - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menegaskan Pemerintah Pusat harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di Kabupaten PPU, agar dapat menunjang pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Jon Kenedi.
Menurutnya, SDM dan infrastruktur harus dipersiapkan dengan matang seiring pemindahan IKN.
“Pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM harus dipersiapkan, serta semua elemen harus siap dengan Kabupaten PPU menjadi wilayah ibu kota negara yang baru,” katanya di penajam (25/9/2020).
Baca Juga:Pamer Video Ibu Kota Baru, Jokowi Klaim Penajam Paser Utara Bebas Banjir
Salah satu infrastruktur yang perlu dipersiapkan secara matang menurut Jon Kenedi, adalah akses jalan di wilayah ibu kota nagara Indonesia yang baru.
Perbaikan jalan trans Kalimantan dimulai dari kilometer 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kecamatan Sepaku menuju Simpang Silkar Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU.
Kedua wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru menggantikan Jakarta, dan jalan trans Kalimantan itu satu-satunya akses untuk menuju wilayah ibu kota negara.
"Perbaikan jalan trans Kalimantan perlu menjadi prioritas pemerintah pusat, karena bagaimana mau bangun ibu kota negara kalau akses jalannya masih belum dibangun," jelasnya.
Ia menambahkan, terkait pengembangan SDM, dia yakin dengan ditunjuknya Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi wilayah ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur, 100 persen bakal terwujud.
Baca Juga:Penajam Paser Utara, Ibu Kota Baru Banjir 1,9 Meter, Jembatan Roboh
"Kami yakin 100 persen terwujud bukan dibatalkan, rencana pemindahan ibu kota negara ditunda itu wajar karena kondisi pandemi virus corona yang terjadi saat ini,” pungaksnya. (Antara)
